KUTAI KARTANEGARA — Ketua Umum PB HMI periode 2013–2015, Arief Rosyid Hasan, menilai Kabupaten Kutai Kartanegara berpotensi menjadi percontohan nasional dalam pengelolaan sumber daya alam yang berpihak kepada rakyat sesuai amanat Pasal 33 UUD 1945. Penilaian itu disampaikan saat ia mengisi materi dalam kegiatan Latihan Kader (LK) II dan Senior Course (SC) HMI Cabang Kutai Kartanegara.
Arief menegaskan, Indonesia saat ini memasuki era baru pembangunan ekonomi di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang berupaya memperkuat kedaulatan bangsa melalui pengelolaan sumber daya alam yang lebih berkeadilan.
Ia menyoroti sejumlah kebijakan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia—mulai dari dorongan kemandirian energi, perbaikan tata kelola sektor ESDM, hingga legalisasi sumur rakyat—sebagai bagian dari ikhtiar menegakkan amanat konstitusi bahwa bumi, air, dan kekayaan alam harus dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
“Generasi muda tidak boleh hanya menjadi penonton. Tugas kita adalah memastikan bahwa setiap kebijakan pembangunan benar-benar menghadirkan kemaslahatan bagi umat dan bangsa. HMI harus hadir sebagai kekuatan moral, intelektual, dan sosial yang mengawal cita-cita keadilan sosial sebagaimana amanat konstitusi,” tegas Arief.
Dalam forum kaderisasi itu, Arief juga mengingatkan kader HMI agar mampu membaca perubahan sosial dan teknologi secara kritis tanpa kehilangan identitas keislaman dan keindonesiaan. Menurutnya, HMI harus tetap relevan sebagai agen perubahan di tengah disrupsi digital dan globalisasi—dengan modal konsistensi nilai, kemampuan membaca zaman, dan semangat berkolaborasi untuk menghasilkan karya nyata.
Di sela rangkaian kegiatan, Arief juga bersilaturahmi dengan Bupati Kutai Kartanegara, dr. Aulia Rahman Basri, M.Kes. Ia menyampaikan apresiasi atas upaya pembangunan yang dilakukan pemerintah kabupaten dan menyebut daerah kaya sumber daya alam seperti Kukar memiliki peran strategis dalam mewujudkan kemandirian ekonomi nasional.
Kunjungan ini sekaligus menjadi ajang mempererat silaturahmi antara kader HMI, pemerintah daerah, dan elemen masyarakat dalam membangun sinergi menuju Indonesia yang maju, berdaulat, dan berkeadilan.
Baca juga :
