BALIKPAPAN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur bersama Pemerintah Provinsi Kaltim resmi menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.
Persetujuan bersama tersebut ditandai melalui Rapat Paripurna ke-32 yang berlangsung di Gedung Utama Kantor DPRD Kaltim, Sidoarjo, Samarinda, Rabu (30/9/2026).
Rapat paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud serta dihadiri langsung oleh Gubernur Kaltim H. Rudy Mas’ud, jajaran Wakil Ketua DPRD, Sekda Kaltim Sri Wahyuni, hingga pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Melalui proses perumusan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kaltim, postur Perubahan APBD TA 2026 mengalami penyesuaian sebesar Rp883,59 miliar. Total APBD Kaltim yang semula direncanakan sebesar Rp15,15 triliun kini disesuaikan menjadi Rp14,33 triliun.
Penyesuaian tersebut mencakup target pendapatan daerah yang bergeser dari semula Rp14,25 triliun menjadi Rp13,36 triliun. Sementara itu, alokasi belanja daerah yang awalnya dialokasikan Rp15,15 triliun disesuaikan menjadi Rp14,33 triliun. Dari sisi penerimaan pembiayaan, terdapat peningkatan sebesar Rp61,43 miliar dari Rp900 miliar menjadi Rp961,43 miliar.
Gubernur Kaltim H. Rudy Mas’ud menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada pimpinan serta seluruh anggota DPRD Kaltim atas kerja keras dan sinergi yang konsisten selama proses pembahasan.
“Atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, kami menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kaltim yang konsisten merawat sinergi dan kolaborasi bersama pemerintah daerah dalam membahas Rancangan Perubahan APBD Tahun 2026,” ujar Rudy Mas’ud saat menyampaikan Pendapat Akhir Gubernur.
Kawal Pembangunan Prioritas dan Kesejahteraan Warga
Gubernur yang akrab disapa Harum itu menegaskan bahwa seluruh nominal yang telah disetujui bersama ini akan difokuskan untuk menjaga keberlanjutan dan optimalisasi program-program pembangunan prioritas di Kalimantan Timur.
“Secara nominal, Rancangan Perubahan APBD TA 2026 yang disetujui bersama ini diharapkan dapat mengoptimalkan pendanaan prioritas pembangunan yang kita laksanakan secara berkesinambungan,” tegasnya.
Menurut Rudy, kemitraan harmonis antara eksekutif dan legislatif merupakan modal utama dalam menjawab berbagai tantangan serta dinamika pembangunan di Bumi Etam.
Setelah persetujuan bersama ini, tahapan selanjutnya adalah menyampaikan draf Raperda Perubahan APBD 2026 kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk dievaluasi sebelum disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).
“Pemerintah daerah berharap kolaborasi ini dapat terus diperkuat untuk mengawal pelaksanaan pembangunan sehingga mampu menciptakan fondasi yang kokoh demi terwujudnya kesejahteraan seluruh masyarakat Kalimantan Timur,” pungkas Rudy.
Baca juga :
