JAKARTA — Penurunan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat menjadi sorotan utama para gubernur se-Indonesia yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI). Mereka bertemu Menteri Keuangan (Menkeu) RI Purbaya Yudhi Sadewa di Gedung Djuanda, Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (7/10/2025), untuk membahas dampak kebijakan fiskal yang dinilai berpotensi menghambat pembangunan di daerah.
Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud menyampaikan optimismenya usai berdiskusi langsung dengan Menkeu. “Kita berdoa, Pak Menteri sedang menganalisis dan mengevaluasi data. Insyaallah akan ada APBN Perubahan yang segera disinkronkan,” ujarnya.
Menurutnya, Kaltim sebelumnya menerima DBH sekitar Rp6 triliun hingga Rp7 triliun, namun tahun ini jumlahnya turun drastis menjadi sekitar Rp1,6 triliun. Harum menilai, daerah penghasil sumber daya alam seperti Kaltim sudah sepatutnya mendapat porsi yang lebih besar.
“Kami sudah bertemu langsung, dan Bapak Menteri luar biasa. Beliau berpikir out of the box, terutama di tengah kondisi ekonomi global yang menantang,” imbuhnya, memberi sinyal positif terkait peluang peningkatan DBH bagi Kaltim.
Dalam pertemuan itu, hampir semua gubernur menyuarakan kekhawatiran yang sama. Penurunan DBH dinilai dapat menghambat proyek strategis dan pelayanan publik di daerah. Pertemuan pun difokuskan untuk mencari solusi bersama serta menyamakan visi kebijakan antara pusat dan daerah.
“Program kerja kita tegak lurus dengan Asta Cita Bapak Presiden. Artinya, sukses pembangunan Kaltim juga merupakan bagian dari sukses pembangunan nasional,” tutup Harum.
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa mengapresiasi masukan para kepala daerah dan menyebut diskusi tersebut sangat konstruktif. “Saya berterima kasih atas masukan dari seluruh gubernur. Diskusi hari ini sangat membuka perspektif nyata dari daerah,” ujar Purbaya.
Ia menegaskan komitmen Kementerian Keuangan untuk memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah agar kebijakan fiskal lebih adaptif terhadap karakteristik wilayah. Usulan afirmasi bagi provinsi kepulauan dan daerah pemekaran baru juga akan dikaji bersama kementerian terkait.
Pertemuan ditutup dengan komitmen bersama untuk memperkuat sinergi antara pusat dan daerah dalam menjaga kesinambungan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh Indonesia.
Baca juga :
