BALIKPAPAN – Bupati Mahakam Ulu (Mahulu), Angela Idang Belawan, menegaskan bahwa upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan gerakan bersama seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), bukan semata tugas Badan Pendapatan Daerah (Bapenda). Pimpinan OPD diminta memberikan teladan nyata, termasuk dalam penertiban administrasi dan kewajiban pajak internal.
Teguran dan instruksi tersebut disampaikan Angela saat membuka High Level Meeting (HLM) Transformasi Tata Kelola PAD melalui Strategi Kolaboratif Antar-Instansi dan Percepatan Digitalisasi Daerah di MaxOne Hotels Balikpapan, Selasa (11/8/2026).
“Peningkatan PAD tidak dapat hanya menjadi tanggung jawab Bapenda semata. Seluruh perangkat daerah harus menjadi bagian dari gerakan bersama untuk mengoptimalkan setiap potensi penerimaan, baik dari sektor pajak maupun retribusi,” tegas Angela.
Dalam forum tersebut, Angela secara khusus menyentil kepatuhan perpajakan di internal Pemkab Mahulu. Ia menginstruksikan seluruh pimpinan OPD untuk segera mendata dan melunasi tunggakan pajak kendaraan dinas operasional masing-masing sebagai bentuk contoh kepatuhan bagi masyarakat.
Selain penertiban internal, Angela menyoroti tata kelola Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB). Pihaknya meminta rekomendasi hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait proyek-proyek yang menggunakan material daerah segera ditindaklanjuti secara konkret.
“Saya menginstruksikan agar setiap temuan BPK terkait MBLB segera ditindaklanjuti sesuai rencana aksi yang telah ditetapkan melalui pembenahan penetapan, rekonsiliasi, hingga pengawasan di lapangan,” ujarnyanya.
Guna mendekatkan pelayanan dan mengamankan potensi perolehan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) serta BBNKB, Pemkab Mahulu kini mematangkan pembentukan UPTD Pusat Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah (PPRD) di wilayah Mahulu. Kesiapan regulasi, lahan, sarana prasarana, hingga SDM diproyeksikan rampung agar layanan Samsat lokal dapat segera beroperasi.
Angela mengapresiasi dukungan PT Bankaltimtara Cabang Ujoh Bilang dan Bank Indonesia yang terus mendampingi percepatan digitalisasi transaksi keuangan daerah. Kesepakatan bersama yang telah ditandatangani para kepala OPD diharapkan tidak berhenti sebagai dokumen formalitas, tetapi menjadi acuan kerja dalam mendongkrak kemandirian fiskal daerah.
Baca juga :
- Buka Bimtek di Balikpapan, Bupati Mahulu Minta Petinggi Kampung Selaraskan Program Pembangunan 2025–2029
- Dampak Kemarau Panjang, Pemkab Mahulu dan Pemprov Kaltim Petakan Langkah Antisipasi Stok Pangan dan BBM
- Minta Aparatur Tak Sekadar Kejar Penilaian, Bupati Mahulu Integrasikan 6 SPM Posyandu hingga Kampung
