BALIKPAPAN – Persentase penduduk miskin di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) pada Maret 2026 tercatat sebesar 5,14 persen. Angka ini mengalami penurunan 0,05 poin persentase dibandingkan periode September 2025 yang berada di level 5,19 persen.
Meski secara makro berada jauh di bawah rata-rata nasional (8,07 persen), Badan Pusat Statistik (BPS) Kaltim memberi catatan kritis terkait pelebaran jurang disparitas angka kemiskinan antara wilayah perkotaan dan pedesaan.
Kepala BPS Provinsi Kaltim, Mas’ud Rifai, membeberkan bahwa jumlah penduduk miskin di Kaltim per Maret 2026 mencapai 200,64 ribu orang, atau berkurang sekitar 1,40 ribu jiwa dibanding September 2025.
“Jika dibandingkan antarprovinsi, tingkat kemiskinan terendah di Indonesia berada di Provinsi Bali sebesar 3,44 persen, sedangkan tertinggi di Papua Tengah mencapai 30,41 persen. Posisi Kaltim masih tergolong baik dan berada di bawah angka nasional,” ujar Mas’ud dalam keterangan resminya di Samarinda.
Disparitas Kota dan Desa Makin Lebar
Di balik tren penurunan makro tersebut, BPS mencatat dinamika yang bertolak belakang di tingkat tapak. Kemiskinan di kawasan perkotaan berhasil ditekan, namun angka kemiskinan di wilayah pedesaan justru mengalami peningkatan.
Pada Maret 2026, tingkat kemiskinan di perkotaan melandai menjadi 4,15 persen (turun 0,16 poin persentase dibanding September 2025). Sebaliknya, tingkat kemiskinan di pedesaan melonjak naik menjadi 7,42 persen (naik 0,18 poin persentase).
“Persentase penduduk miskin di daerah perkotaan sedikit mengalami penurunan, sedangkan tingkat kemiskinan penduduk di pedesaan justru mengalami kenaikan,” terang Mas’ud.
Pangan Dongkrak Garis Kemiskinan
Seiring dengan kenaikan harga kebutuhan pokok, Garis Kemiskinan (GK) di Kaltim selama periode September 2025 hingga Maret 2026 meningkat sebesar 4,22 persen, yaitu dari Rp897.759 menjadi Rp935.662 per kapita per bulan.
Komoditas pangan masih mendominasi pemicu kemiskinan dengan kontribusi sebesar 70,26 persen terhadap garis kemiskinan, sementara komoditas non-pangan menyumbang 29,74 persen.
Dengan mengacu pada rata-rata rumah tangga miskin di Kaltim yang memiliki 5,12 anggota keluarga, maka Garis Kemiskinan per rumah tangga miskin pada Maret 2026 kini menembus Rp4.790.589 per bulan.
Guna memetakan intervensi kebijakan yang presisi, BPS menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak hanya berpatokan pada persentase jumlah penduduk miskin semata, tetapi juga memantau Indeks Kedalaman Kemiskinan (jarak rata-rata pengeluaran warga miskin dari garis kemiskinan) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (ketimpangan pengeluaran di antara warga miskin).
Baca juga :
