UJOH BILANG – Dampak kemarau panjang yang melanda Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) mulai mengancam keberlangsungan pelayanan publik di kawasan perbatasan. Selain stok bahan pokok di ibu kota kabupaten yang menipis, ketersediaan BBM jenis solar untuk operasional Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) PLN di Kecamatan Long Apari dan Long Pahangai kini dalam kondisi kritis.
Ancaman kelumpuhan layanan tersebut disampaikan Wakil Bupati Mahulu, Suhuk, S.E., saat memimpin Rapat Koordinasi Lintas Instansi Penanganan Dampak Kemarau bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) secara daring di Ruang Rapat Wakil Bupati, Ujoh Bilang, Senin (10/8/2026).
Suhuk mengungkapkan bahwa terganggunya jalur moda transportasi sungai imbas surutnya debit air tidak hanya memicu kelangkaan pasokan pangan, tetapi juga mengancam operasional fasilitas vital seperti puskesmas, sekolah, dan perkantoran pemerintahan.
“Situasi ibu kota Kabupaten Mahakam Ulu saat ini sudah mulai rawan. Persediaan bahan pokok mulai menipis. Di wilayah perbatasan seperti Long Apari dan Long Pahangai, keterbatasan pasokan solar untuk operasional listrik PLN berpotensi melumpuhkan pelayanan publik,” ujar Suhuk dalam rakor tersebut.
Kondisi masyarakat di perbatasan kian terisolasi setelah satu unit tower transmisi Telkom di Long Apari tidak berfungsi akibat tersambar petir. Ketiadaan jaringan komunikasi ini memperlambat koordinasi penanganan darurat bencana di lapangan.
Selain masalah logistik dan telekomunikasi, Pemkab Mahulu menyoroti lambatnya perbaikan infrastruktur darat di ruas jalan nasional Long Pakaq menuju Long Apari. Karena berstatus jalan nasional, kewenangan penanganannya berada di tangan Pemerintah Pusat melalui Kementerian PUPR. Namun, Pemkab Mahulu mendesak agar ada ruang diskresi atau solusi taktis agar pemkab dapat melakukan intervensi darurat demi menjamin kelancaran distribusi logistik masyarakat.
Menanggapi situasi krusial ini, Pemkab Mahulu meminta Pemprov Kaltim menjembatani komunikasi ke Bappenas dan Kementerian terkait. Langkah administratif seperti permohonan cadangan beras pemerintah (CBP) dan Gerakan Pangan Murah telah disiapkan, meski daerah terkendala oleh keterbatasan Transfer ke Daerah (TKD).
“Negara harus hadir dalam kondisi seperti saat ini sesuai tugas pokok dan fungsi kita masing-masing. Penanganan dampak kemarau dan potensi krisis di Mahulu membutuhkan sinergi serta intervensi khusus lintas pemerintah,” tegas Suhuk.
Rakor ini turut dihadiri Sekda Mahulu Stephanus Madang, Asisten I Agustinus Teguh Santoso, Kalak BPBD H. Agus Darmawan, serta perwakilan dinas teknis terkait di lingkungan Pemkab Mahulu dan Pemprov Kaltim.
Baca juga :
