SAMARINDA – Bupati Mahakam Ulu (Mahulu), Angela Idang Belawan, memberikan teguran menohok kepada jajaran Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan aparatur Pemkab Mahulu. Ia meminta seluruh pimpinan instansi membuang ego sektoral serta menghentikan kebiasaan menjadikan agenda pelayanan masyarakat sekadar formalitas administratif dan kejar tayang laporan.
Teguran tersebut disampaikan Angela saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Sosialisasi Tugas dan Fungsi Tim Pembina Posyandu Kabupaten Mahulu Tahun 2026 di Hotel Puri Senyiur, Samarinda, Sabtu (8/8/2026).
Angela menggarisbawahi perubahan paradigma Posyandu berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2024, di mana Posyandu kini resmi menjadi wadah integrasi enam bidang Standar Pelayanan Minimal (SPM). Menurutnya, aturan baru ini menuntut seluruh dinas bergerak bersama tanpa batasan ego sektoral.
“Posyandu bukan hanya urusan Dinas Kesehatan. Seluruh perangkat daerah memiliki peran sesuai bidangnya dan harus berjalan dalam satu koordinasi. Tidak boleh ada ego sektoral,” tegas Angela.
Ia juga mengkritik keras sikap sebagian aparatur yang dinilai hanya hadir secara formalitas dalam setiap forum koordinasi tanpa benar-benar memahami materi maupun menindaklanjuti arahan strategis.
“Setiap kegiatan harus diikuti dengan sungguh-sungguh. Pahami materi yang disampaikan dan pastikan dapat ditindaklanjuti. Jangan sampai kegiatan hanya dihadiri secara formalitas tanpa memberikan pemahaman dan kontribusi nyata,” ujarnya.
Angela menekankan bahwa muara akhir dari seluruh program kerja Pemkab Mahulu adalah dampak dan manfaat langsung bagi masyarakat di tingkat kampung, bukan sekadar nilai tinggi pada laporan evaluasi di atas kertas.
“Kita tidak sedang mengejar penilaian semata, yang kita kejar adalah manfaat. Percuma jika laporan kita baik, tetapi masyarakat di kampung masih menghadapi persoalan yang belum terselesaikan. Posyandu harus benar-benar hadir di tengah masyarakat, bukan hanya ada dalam struktur,” serunya.
Guna memuluskan integrasi enam bidang SPM tersebut, Angela menginstruksikan pemetaan masalah secara detail hingga ke tingkat kampung serta penerapan prinsip satu data, satu koordinasi, satu gerakan, dan satu tujuan. Pimpinan OPD juga diminta menunjuk personel penghubung yang berkompeten dan aktif agar koordinasi antar-instansi tidak tersumbat.
Baca juga :
