• Pariwara
  • DPRD Kaltim Soroti Lonjakan Kasus Kekerasan
Pariwara

DPRD Kaltim Soroti Lonjakan Kasus Kekerasan

Damayanti dari DPRD Kaltim minta kolaborasi luas tangani lonjakan kasus kekerasan, terutama terhadap perempuan dan anak.

Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, Damayanti. (Foto : Humas DPRD Kaltim)

SAMARINDA– Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, Damayanti, menyatakan keprihatinannya terhadap tingginya angka kekerasan dan pelecehan yang terjadi di wilayah Kaltim dalam beberapa tahun terakhir. Ia menegaskan pentingnya gerakan terpadu untuk mengatasi persoalan tersebut.

“Angka kekerasan yang tinggi sangat memprihatinkan. Jangan ragu melaporkan, karena ini bukan aib,” ujarnya, Jumat (16/5/2025).

Data dari Simfoni Perlindungan Perempuan dan Anak menunjukkan tren peningkatan signifikan: 551 kasus pada 2021, naik menjadi 945 kasus pada 2022, dan melonjak lagi menjadi 1.108 kasus pada 2023. Hingga 31 Juli 2024, sudah tercatat 569 kasus kekerasan.

Menurut Damayanti, persoalan kekerasan, baik fisik, psikis, maupun seksual, tidak boleh dianggap biasa. Ia menekankan bahwa perlindungan terhadap perempuan dan anak adalah tanggung jawab bersama yang menuntut keterlibatan lintas sektor.

“Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Harus ada sinergi antara lembaga pendidikan, komunitas, keluarga, dan masyarakat luas,” tegasnya.

Damayanti juga menyoroti tingginya angka pelecehan di lingkungan kampus, yang ia nilai sebagai indikator perlunya pendidikan seksual sejak usia dini. Ia mendorong agar kurikulum pendidikan memberikan pemahaman soal batas tubuh dan perlindungan diri secara kontekstual dan sesuai budaya.

“Anak-anak harus tahu mana yang boleh disentuh dan mana yang tidak. Ini bekal penting untuk melindungi diri sejak dini,” katanya.

Politisi perempuan ini menambahkan bahwa masih banyak kasus yang tidak terlaporkan karena korban takut, malu, atau tidak tahu harus mengadu ke mana. Ia menyebut kondisi tersebut sebagai fenomena “gunung es”.

“Kalau pelaporan meningkat, itu bukan semata karena kasus bertambah, tapi karena kesadaran mulai tumbuh. Itu justru kemajuan,” imbuhnya.

Damayanti berharap Pemerintah Provinsi Kaltim bersama lembaga terkait bisa menyusun kebijakan yang lebih progresif dan responsif dalam melindungi korban kekerasan, utamanya perempuan dan anak-anak.

“Kita harus bergerak bersama. Ini bukan soal angka, tapi soal nyawa dan masa depan generasi kita,” tutupnya.

Baca juga :

Picture of DPRD Kaltim
DPRD Kaltim
Artikel kerja sama DPRD Kaltim dengan ProPublika.id.
Bagikan
Berikan Komentar