SAMARINDA – Harapan baru muncul bagi masyarakat Kalimantan Timur (Kaltim) yang tinggal di luar daerah, menyusul kebijakan Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, yang memberikan akses layanan kesehatan gratis bagi warga ber-KTP Kaltim di luar wilayah provinsi.
Namun, kebijakan tersebut mendapat sorotan serius dari kalangan legislatif. Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Sarkowi V Zahry, menekankan pentingnya penyesuaian dan validasi data agar program yang digagas Gubernur Kaltim itu dapat berjalan efektif dan mencapai hasil yang maksimal.
Ia menilai bahwa keakuratan data serta sinkronisasi administrasi menjadi elemen penting agar seluruh warga Kaltim yang tinggal di luar provinsi bisa mendapatkan layanan secara adil dan terhindar dari potensi penyalahgunaan.
Sarkowi mengapresiasi kebijakan tersebut, namun menurutnya harus ada sinergi antara data BPJS milik warga dan sistem Pemerintah Daerah. Ia menyebut kebijakan ini akan sangat membantu, khususnya bagi mahasiswa Kaltim yang sedang menempuh pendidikan di kota lain.
“Yang paling penting sekarang adalah pemutakhiran data peserta BPJS. Jangan sampai niat baik ini malah menimbulkan kebingungan saat warga mengakses layanan di luar daerah,” jelasnya pada 11 Juni 2025.
Ia menambahkan bahwa DPRD telah beberapa kali melakukan evaluasi bersama BPJS Kesehatan, dan masyarakat telah menyampaikan banyak keluhan langsung dalam forum-forum resmi.
Bahkan untuk pelayanan BPJS di dalam wilayah Kaltim sendiri, Sarkowi menilai masih terdapat banyak kendala. Oleh karena itu, menurutnya dibutuhkan strategi yang komprehensif sebelum memperluas cakupan pelayanan ke luar daerah.
“Kalau di dalam daerah saja masih banyak tantangan pelayanan, tentu akan lebih kompleks jika diterapkan di luar daerah tanpa persiapan yang memadai,” terangnya.
Sarkowi juga menyoroti pentingnya koordinasi antara organisasi perangkat daerah (OPD) agar integrasi data kepesertaan dan alokasi anggaran dapat berjalan optimal.
Ia menyadari kebijakan tersebut memiliki konsekuensi terhadap belanja daerah. Namun, menurutnya, keputusan tersebut sudah melalui perhitungan fiskal di tengah keterbatasan anggaran saat ini.
“Ini tahun berjalan, jadi anggaran yang dipakai masih berdasarkan RPJMD pemerintahan sebelumnya. Gubernur baru akan mulai leluasa menyusun program mulai 2026. Jadi harus kita lihat secara realistis,” ungkapnya.
Dalam situasi efisiensi anggaran dan realokasi belanja, Sarkowi berharap agar kebijakan layanan kesehatan lintas daerah ini tidak hanya bersifat populis, tetapi mampu memberikan jaminan nyata bagi warga Kaltim di mana pun berada.
“Kuncinya ada di pelayanan. Kalau pelayanan baik, program ini akan jadi legacy positif,” tandas Sarkowi.
