BALIKPAPAN – Gelombang panas ekologis yang melanda Kalimantan Timur memicu respons kolektif dari kelompok masyarakat sipil. Pusat Advokasi Kaltim (PUSAKA) bersama lintas elemen menggelar diskusi publik bertajuk “Mengapa Kaltim Makin Panas dan Apa Peran Kita Sebagai Pemuda?” di Fantasi Kopi BDS Balikpapan, Minggu (17/5/2026). Forum ini menjadi ruang konsolidasi untuk menyusun strategi tanding menghadapi dampak pemanasan global yang kian mengancam ruang hidup warga.
Koordinator PUSAKA, M Taufik, menegaskan bahwa forum ini didesain sebagai panggilan mendesak untuk membangun basis kesadaran kritis, terutama bagi generasi muda. “Lonjakan suhu ekstrem dan rentetan bencana lingkungan di Benua Etam bukan fenomena alam biasa, melainkan hasil dari eksploitasi ruang hidup yang masif dan ketimpangan struktural,” kata Taufik.
Data BMKG: Kaltim Mengalami Lonjakan Suhu Tertinggi
Fakta mencengangkan dipaparkan oleh akademisi Noneng Dewi Z. Berdasarkan rekaman data BMKG di stasiun lokal selama 40 tahun terakhir, Kaltim mencatatkan kenaikan suhu permukaan tertinggi di Indonesia, yakni mencapai 0,105°C per dekade. Pemanasan lokal yang ekstrem ini dipicu oleh perpaduan antara krisis iklim global dan laju deforestasi hutan alam yang masif.
Kondisi di Kota Balikpapan dari tahun 1990 hingga 2026 juga memperlihatkan tren serupa, dengan kenaikan suhu rata-rata tahunan berkisar 0,8°C hingga 1,2°C. Komponen suhu minimum di malam hari menjadi yang paling drastis melonjak, sehingga membuat atmosfer malam hari terasa jauh lebih gerah. Fenomena ini diperparah oleh anomali cuaca global seperti El Niño yang membawa kekeringan panjang dan kebakaran hutan, serta La Niña yang memicu banjir bandang di pemukiman.
“Dampak mematikan juga mulai terlihat di wilayah utara. Di Kabupaten Berau, kenaikan suhu rata-rata yang menyentuh 0,95°C dalam 16 tahun terakhir telah memaksa para petani hortikultura mengubah jam kerja demi menghindari sengatan panas. Lebih mengkhawatirkan, data kesehatan setempat mencatat adanya peningkatan angka kematian akibat sengatan suhu panas (heat stress) sebesar 8%,” urainya.
WALHI Sebut Kompensasi Karbon Solusi Semu
Di tengah situasi tersebut, Direktur WALHI Kaltim, Fathur Roziqin, mengkritik keras kebijakan perdagangan karbon dan skema kompensasi karbon (carbon offset) yang gencar dipromosikan pemerintah dan korporasi. WALHI secara tegas melabeli skema tersebut sebagai “solusi palsu” yang mengalihkan tanggung jawab industri ekstraktif.
“Carbon offset gagal menyentuh akar masalah karena memberi izin terselubung bagi perusahaan raksasa di negara maju untuk tetap melepas emisi gas rumah kaca, cukup dengan membeli kredit karbon murah dari negara berkembang. Mekanisme ini dinilai memicu monopoli hijau (green grabbing) yang berujung pada perampasan tanah adat, serta melanggengkan ketidakadilan iklim karena masyarakat lokal dipaksa memikul beban pembatasan aktivitas di dalam hutan sementara korporasi sawit dan batu bara tetap mengeruk keuntungan,” paparnya.
Langkah Taktis Gerakan Sipil
Perwakilan PUSAKA, Dyah Ayu, memaparkan ketimpangan agraria yang terjadi. Kaltim saat ini menyumbang 38% produksi batu bara nasional dan kini ditambah beban megaproyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Padahal, luasan konsesi tambang per Januari 2025 telah mencapai 1,5 juta hektar, dan angka kehilangan hutan alam Kaltim pada tahun 2024 merupakan yang tertinggi secara nasional dengan luasan 44.483 hektar.
Untuk melawan ketimpangan ini, PUSAKA merumuskan lima lini strategi gerakan taktis yang saling terintegrasi:
Audit dan Monitoring Kebijakan: Mengawal RTRWP Kaltim 2016–2036, menuntut keterbukaan informasi AMDAL proyek strategis, dan memantau deforestasi secara langsung (real-time) lewat platform digital Aurat Kaltim.
Advokasi Legislasi: Mendorong pengesahan perda pengakuan masyarakat adat, mengintervensi perencanaan di ruang Musrenbang, dan mendesak DPRD menegakkan moratorium izin tambang baru.
Jalur Hukum dan Litigasi: Mendorong gerakan gugatan warga (citizen lawsuit) serta pelaporan resmi terhadap kejahatan lingkungan ke lembaga penegak hukum.
Kampanye Publik Berbasis Bukti: Menggencarkan penyebaran infografis, kajian ilmiah, dan visualisasi data kreatif di ruang digital untuk menekan pembuat kebijakan.
Solidaritas Akar Rumput: Membangun jejaring antara korban terdampak, akademisi, dan komunitas lokal, disertai edukasi sains iklim dan literasi hukum secara berkala bagi pemuda.
Pusat Advokasi Kaltim (PUSAKA) bersama lintas elemen menggelar diskusi publik bertajuk “Mengapa Kaltim Makin Panas dan Apa Peran Kita Sebagai Pemuda?” di Fantasi Kopi BDS Balikpapan, Minggu (17/5/2026). (Foto : PUSAKA)
Dorong Peran Jurnalisme Warga
Sebagai penguat gerakan di lapangan, Sucipto dari AJI Balikpapan mengajak masyarakat memanfaatkan jurnalisme warga. Di tengah keterbatasan media arus utama menjangkau wilayah pelosok, ponsel dan media sosial bisa menjadi alat pengawas kebijakan yang ampuh untuk melaporkan dampak krisis iklim tanpa intervensi redaksi luar.
Meski dilindungi hak kebebasan berpendapat, Sucipto mengingatkan agar praktik jurnalisme warga ini tetap mengedepankan keamanan dan kredibilitas. Warga diimbau untuk setia pada fakta lapangan, menghindari kata sifat subjektif, mencantumkan sumber yang jelas, serta menyensor data pribadi sensitif guna menghindari jerat hukum UU ITE atau bahaya doxing.
