SAMARINDA – Isu kawasan kumuh dan banjir menjadi sorotan utama dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Kota Bontang Tahun 2026. Anggota DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Shemmy Permata Sari, hadir dengan komitmen kuat mengawal pembangunan Kota Taman dari tingkat provinsi.
Musrenbang yang digelar di Pendopo Wali Kota Bontang pada Senin (14/4/2025) ini dibuka oleh Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni. Acara juga dihadiri sejumlah narasumber penting, seperti Kabid PPM Bappeda Kaltim Wahyu Gatut Purboyo, Ketua DPRD Kota Bontang Andi Faizal Sofyan, serta Sekretaris Daerah Aji Erlynawati.
Shemmy, yang saat ini menjabat di Komisi II DPRD Kaltim yang membidangi keuangan dan perekonomian, menyatakan dukungannya terhadap arah pembangunan Kota Bontang. Ia menekankan pentingnya sinergi lintas tingkat pemerintahan untuk menghadapi persoalan krusial kota.
“Sebagai wakil dari Dapil VI, tentu saya punya tanggung jawab moral untuk mendorong percepatan pembangunan di Bontang. Khususnya dalam hal bantuan keuangan (Bankeu) dari pemerintah provinsi yang bisa digunakan untuk program strategis seperti pengentasan kawasan kumuh dan penanganan banjir,” ujarnya.
Menurut Shemmy, tantangan yang dihadapi Bontang tidak dapat diselesaikan hanya oleh pemerintah kota. Diperlukan kolaborasi dengan pemerintah provinsi dan pusat agar intervensi kebijakan dan anggaran dapat tepat sasaran dan berkelanjutan.
“Kita ingin Bontang tumbuh lebih cepat, lebih tertata, dan lebih manusiawi. Tapi itu semua butuh dukungan dari atas, baik secara fiskal maupun kebijakan,” jelasnya.
Ia juga menegaskan bahwa DPRD Kaltim akan terus menjadi jembatan komunikasi dan koordinasi antara pemerintah provinsi dan daerah dalam menyelesaikan berbagai pekerjaan rumah pembangunan di Bontang.
Baca juga :
