SAMARINDA – Masyarakat masih merasakan kekhawatiran terkait efisiensi anggaran pendidikan dan kesehatan. Di sisi lain, pemerintah sudah menjelaskan tentang pos-pos apa saja yang terkena dampak efisiensi anggaran tersebut pada sektor pendidikan dan kesehatan.
Salah satu pihak yang menjelaskan terkait anggaran yang diefisiensikan adalah Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim), Fuad Fakhruddin, yang menyebut bahwa pemerintah telah memastikan tidak ada pemotongan anggaran seperti yang dikhawatirkan masyarakat.
“Tapi yang jelas, kalau dari pemerintah pusat sudah menyampaikan bahwa tidak ada pemotongan dari sisi pendidikan dan kesehatan,” terangnya saat ditemui.
Fuad menambahkan bahwa pemerintah telah menyampaikan bahwa yang terdampak efisiensi adalah kegiatan-kegiatan yang dinilai kurang manfaatnya dan terus dilakukan secara berkala maupun berturut-turut.
“Kegiatan itu tidak harus dilakukan dan ini terus berulang-ulang juga berturut-turut seperti FGD, seminar-seminar, lalu anggaran terkait perjalanan dinas,” jelas Fuad.
Bahkan Fuad mengungkapkan bahwa DPRD Kaltim sendiri sudah menyampaikan kepada pihak pemerintah kesiapan untuk memasukkan anggarannya dalam efisiensi, dalam hal ini untuk perjalanan dinas.
“Maka kita sudah nolkan dari beberapa item, dan itu dirasa cukuplah karena nilainya juga puluhan miliar seperti itu,” ungkapnya.
Di akhir, Fuad kembali menekankan bahwa yang dilakukan efisiensi itu bukan persoalan pendidikan dan kesehatan, tetapi terkait dengan yang ada di OPD.
Baca juga :
