SAMARINDA – Hingga kini, upaya mengungkap pelaku perusakan di Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Lempake atau Hutan Pendidikan Universitas Mulawarman (Unmul) belum menunjukkan kemajuan signifikan. Situasi ini memicu kekhawatiran serius atas lemahnya pengawasan dan penegakan hukum di kawasan yang seharusnya dilindungi secara ketat.
Lambannya penanganan dari aparat penegak hukum turut menuai kritik tajam dan menciptakan keraguan publik terhadap efektivitas perlindungan kawasan konservasi vital tersebut.
Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, Sarkowi V Zahry, menjelaskan bahwa perambahan ilegal telah merusak sekitar 3,26 hektare area hutan pendidikan yang memiliki peran penting sebagai kawasan konservasi. Ia juga mengingatkan bahwa keberadaan satwa langka yang dilindungi di kawasan tersebut kini ikut terancam.
“Ini bukan sekadar soal kerusakan hutan, tetapi ancaman serius terhadap masa depan ekosistem kita,” tegas Sarkowi.
Ia menyebutkan, meski secara administratif kawasan tersebut berada di bawah naungan Unmul, kenyataannya ada pihak-pihak tidak bertanggung jawab yang melakukan penambangan tanpa izin.
“Pihak Unmul, baik dari Fakultas Kehutanan maupun pengelola KHDTK, sudah melaporkan kejadian ini ke Gakkum LHK dan Polda Kaltim,” ungkapnya.
Sarkowi menilai bahwa kasus ini bisa menjadi momentum penting untuk membangkitkan kembali perhatian terhadap KHDTK, khususnya dalam aspek penguatan fasilitas, sumber daya manusia, dan dukungan pendanaan.
Ia juga menegaskan bahwa perhatian terhadap KHDTK tidak hanya berhenti di Unmul, tetapi juga harus diberikan untuk seluruh kawasan KHDTK di Indonesia.
“Kami sejalan dengan tuntutan para demonstran. Penegakan hukum harus dilanjutkan secara konkret. Sudah saatnya KHDTK mendapatkan perhatian yang layak,” tutupnya.
Baca juga :
