SAMARINDA – Untuk kedua kalinya dalam tiga bulan terakhir, pilar Jembatan Mahakam I di Samarinda kembali tertabrak kapal pengangkut batu bara. Peristiwa ini memperkuat sorotan publik terhadap lemahnya pengawasan dan tidak efisiennya lalu lintas kapal di bawah jembatan tersebut.
Menanggapi hal ini, DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) menggulirkan wacana pembentukan peraturan daerah (perda) yang secara khusus mengatur tata kelola sungai. Regulasi ini dinilai penting untuk menjamin keselamatan warga serta menciptakan pengelolaan sungai yang lebih terarah dan berkelanjutan.
Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Muhammad Husni Fahruddin, yang akrab disapa Ayub, menyebut aktivitas di Sungai Mahakam sejauh ini belum memberikan kontribusi nyata bagi daerah.
“Tidak ada Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dihasilkan dari aktivitas sungai, padahal lalu lintasnya padat dan membawa hasil alam seperti batu bara dan kayu,” ujarnya. “Hasil alam diambil, alur sungai dikelola pusat. Kaltim dapat apa?” tambahnya menegaskan.
Menurutnya, jika pengelolaan alur sungai diserahkan kepada daerah, potensi pemasukan PAD akan meningkat signifikan. Hal ini akan berdampak positif terhadap percepatan pembangunan di berbagai sektor.
Ayub juga mengkritik peran lembaga yang selama ini memegang kendali jasa kemaritiman di Kaltim, seperti KSOP dan Pelindo, yang dinilai belum mampu mengelola lalu lintas sungai secara optimal. Dua insiden dalam waktu singkat menjadi bukti lemahnya pengawasan.
Sebagai langkah lanjutan, DPRD Kaltim berencana melaporkan persoalan ini ke Kementerian Perhubungan untuk membahas kemungkinan pengalihan kewenangan pengelolaan alur Sungai Mahakam ke pemerintah daerah.
“Kalau bisa, alur sungai dikelola daerah saja,” tutup Ayub.
Baca juga :
