• Pariwara
  • Dorong Peternakan Berbasis Komunitas, Pansus LKPJ Usulkan Koperasi Merah Putih
Pariwara

Dorong Peternakan Berbasis Komunitas, Pansus LKPJ Usulkan Koperasi Merah Putih

Panitia Khusus LKPJ Gubernur Kaltim menggagas pembentukan “Koperasi Merah Putih” untuk bangun ekosistem peternakan tangguh dan berdaya saing.

Pansus LKPJ Gubernur Kaltim Kunjungan ke Samboja (Humas DPRD Kaltim)
Pansus LKPJ Gubernur Kaltim Kunjungan ke Samboja (Humas DPRD Kaltim)

KUKAR – Dalam kunjungan kerja ke lokasi Program Pengembangan Desa Korporasi Ternak (PDKT) sapi di Kecamatan Samboja, Kutai Kartanegara, Kamis (17/4/2025), Panitia Khusus (Pansus) LKPJ Gubernur Kalimantan Timur menggagas pembentukan “Koperasi Merah Putih” sebagai solusi strategis untuk membangun ekosistem peternakan yang tangguh dan berdaya saing di tingkat lokal.

Rombongan yang dipimpin Ketua Pansus, Agus Suwandy, bersama anggota legislatif dan tim ahli disambut langsung oleh Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (DPKH) Kaltim, Fahmi Himawan, serta peternak dari Kelompok Tirto Sari yang telah mengelola kandang penggemukan dan pengolahan pupuk organik.

Agus menilai pendekatan PDKT merupakan lompatan baru dalam membina sektor peternakan rakyat. Ia menyebut bahwa dengan kerangka regulasi yang telah tersedia, tahun 2025 menjadi momentum tepat untuk mengakselerasi implementasi skema ini secara lebih terarah.

“Ini bukan sekadar proyek, tapi cetak biru ketahanan pangan yang berbasis komunitas. Untuk itu, koperasi menjadi instrumen penting agar peternak tidak berjalan sendiri,” ujarnya.

Namun, Agus juga menyoroti sejumlah hambatan seperti terbatasnya pasokan pakan dan belum adanya kawasan khusus peternakan. Ia menyarankan pemerintah menyiapkan lahan melalui mekanisme pinjam pakai atau pembebasan, guna menciptakan kawasan kolektif yang representatif.

“Kalau beternak di tengah pemukiman tentu banyak keterbatasan. Kita perlu siapkan zona khusus, yang bisa dikelola bersama dan menopang kemandirian kelompok tani-ternak,” ungkapnya.

Ia memperkirakan, untuk mewujudkan kawasan ini diperlukan anggaran sekitar Rp50–100 juta per hektare, dengan luasan awal antara 10 hingga 20 hektare yang dapat dikelola lintas kelompok.

Dengan skema berbasis koperasi dan kawasan terintegrasi, Pansus berharap sektor peternakan di Kaltim bisa tumbuh lebih sistematis, inklusif, dan memberi nilai tambah bagi masyarakat desa.

Baca juga:

Picture of DPRD Kaltim
DPRD Kaltim
Artikel kerja sama DPRD Kaltim dengan ProPublika.id.
Bagikan
Berikan Komentar