SAMARINDA – Tingginya angka kekerasan dan pelecehan yang terjadi di Kalimantan Timur memicu keprihatinan mendalam dari Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Damayanti. Ia menilai fenomena ini sebagai alarm sosial yang membutuhkan respons cepat dan terkoordinasi dari seluruh elemen, mulai dari pemerintah, masyarakat, hingga organisasi kemasyarakatan
“Kasus kekerasan ini sangat memprihatinkan. Jangan anggap kekerasan sebagai aib, tetapi sesuatu yang perlu diperhatikan dan dilaporkan,” ujar Damayanti.
Damayanti menyoroti tingginya kasus kekerasan dan pelecehan di perguruan tinggi sebagai salah satu indikator perlunya pendidikan seksual sejak dini.
Diketahui, data dari Simfoni Perlindungan Perempuan dan Anak menunjukkan tren kenaikan yang cukup mengkhawatirkan. Pada tahun 2021 tercatat 551 kasus, tahun 2022 tercatat 945 kasus, tahun 2023 tercatat 1.108 kasus dan pada data terakhir pada 31 Juli 2024 tercatat 569 kasus.
Menurutnya, masyarakat perlu mengubah pandangan kalau pendidikan seksual adalah hal yang tabu. Maka dari itu, Damayanti merencanakan adanya kurikulum khusus yang mengajarkan pendidikan seksual di usia dini.
“Anak-anak harus tahu batasan, mana yang boleh disentuh dan mana yang tidak. Ini penting untuk memberikan pegangan bagi mereka, sehingga bisa melindungi diri dari kekerasan sejak dini,” ungkapnya.
Selain itu, Damayanti menekankan pentingnya edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat agar lebih peka terhadap lingkungan sekitar. Ia mengimbau agar masyarakat tidak mengabaikan tindakan kekerasan atau pelecehan yang terjadi di sekitarnya.
“Kadang kasus-kasus kekerasan yang tidak dilaporkan itu ibarat gunung es. Kalau semakin banyak masyarakat sadar untuk melapor, maka angka kasus mungkin terlihat meningkat, tapi ini menunjukkan adanya kesadaran untuk mengatasi masalah,” tutupnya. (IA/Adv/DPRDKaltim)
