• Berita
  • Gubernur Rudy Mas’ud Tambah Kuota Program Jospol, 1.000 Rumah di Kaltim Bakal Direhab
Berita

Gubernur Rudy Mas’ud Tambah Kuota Program Jospol, 1.000 Rumah di Kaltim Bakal Direhab

Gubernur Rudy menargetkan rehabilitasi 1.000 unit RTLH via Program Jospol dan beri DP gratis bagi 2.000 rumah warga MBR di Kaltim tahun ini.

Gubernur Kaltim, Rudy Masud, mendampingi Menteri PKP Maruarar Sirait dan Mendagri Tito Karnavian saat meninjau program BSPS di Balikpapan, Selasa, 5 Mei 2026 kemarin. (Foto : Pemprov Kaltim)

BALIKPAPAN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mempercepat pengentasan kemiskinan ekstrem melalui sektor papan. Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, menegaskan bahwa sebanyak 1.000 unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang tersebar di kabupaten/kota akan direhabilitasi melalui Program Jospol pada tahun 2026.

Komitmen tersebut disampaikan Gubernur Rudy di hadapan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dan Mendagri Tito Karnavian saat peluncuran Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan di Balikpapan, Selasa (5/5/2026).

“Tadi awalnya 500 unit, kami tambah 500 lagi. Jadi, totalnya tahun ini kami akan merehabilitasi 1.000 unit rumah tidak layak huni melalui Program Jospol,” ujar Rudy Mas’ud.

Bantuan Rp25 Juta per Unit

Pemprov Kaltim mengalokasikan bantuan perbaikan rumah sebesar Rp25 juta per unit. Angka ini sedikit lebih tinggi dari bantuan reguler kementerian guna menyesuaikan dengan kondisi geografis dan harga material di lapangan.

Gubernur menjelaskan, Program Jospol bukan sekadar membangun infrastruktur dasar, melainkan upaya menghadirkan martabat dan kehidupan yang lebih sehat bagi masyarakat Benua Etam.

“Kita hadir tidak hanya di tengah-tengah masyarakat, tetapi sampai ke pintu-pintu rumah rakyat kita untuk memastikan mereka hidup lebih layak dan bermartabat,” tegasnya.

DP Gratis untuk 2.000 Unit Rumah

Sejalan dengan program nasional pembangunan 3 juta rumah oleh Presiden Prabowo, Program Jospol juga memfasilitasi kemudahan kepemilikan rumah bagi warga berpenghasilan rendah (MBR) dan kelompok rentan.

Gubernur menjanjikan pembebasan uang muka (DP) untuk 2.000 unit rumah di Kaltim. Pemprov akan mengalokasikan Rp10 juta per unit untuk membebaskan biaya administrasi kepemilikan rumah.

Dukungan Pusat Meningkat Tajam

Selain dari APBD Kaltim, perhatian pemerintah pusat melalui Kementerian PKP juga meningkat signifikan. Pada tahun 2026, Kaltim mendapat jatah rehabilitasi sebanyak 3.000 unit RTLH dari pusat, melonjak drastis dibandingkan tahun lalu yang hanya 655 unit.

“Terima kasih atas perhatian besar Bapak Presiden bagi rakyat Kaltim. Dengan sinergi pusat dan daerah, kami optimistis target penyediaan rumah layak huni ini bisa tercapai maksimal,” pungkas Rudy.

Picture of Alfian
Alfian
Jurnalis ProPublika.id. Menulis berbagai hal mengenai kriminal, ekonomi, olahraga, dan lingkungan.
Bagikan
Berikan Komentar