• Berita
  • Bantah Solar Langka, Pertamina Ungkap Penyebab Truk Menumpuk di SPBU Balikpapan
Berita

Bantah Solar Langka, Pertamina Ungkap Penyebab Truk Menumpuk di SPBU Balikpapan

Pertamina menegaskan bahwa antrean yang terjadi bukan disebabkan oleh kelangkaan BBM jenis solar.

Pertamina membantah isu kelangkaan solar di Balikpapan. (Foto : Pertamina)

BALIKPAPAN – PT Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan memastikan stok Biosolar di wilayah Balikpapan dalam kondisi aman dan tersedia sesuai kuota. Pernyataan ini merespons aksi demonstrasi aliansi sopir truk dan mahasiswa di depan Kantor DPRD Kota Balikpapan yang memprotes antrean panjang di sejumlah SPBU, Senin (4/5/2026).

Area Manager Communication, Relations & CSR Regional Kalimantan, Edi Mangun, menegaskan bahwa antrean yang terjadi bukan disebabkan oleh kelangkaan BBM. Menurutnya, kepadatan dipicu oleh pemusatan titik layanan penyaluran Biosolar pada SPBU tertentu sesuai pengaturan Pemerintah Kota Balikpapan.

“Penyaluran tetap berjalan sesuai ketentuan. Kepadatan terjadi karena banyaknya kendaraan, khususnya truk, yang mengisi di lokasi yang sama sesuai pengaturan rute. Kami mengimbau pembelian dilakukan sesuai kebutuhan agar distribusi lebih lancar,” jelas Edi dalam keterangan tertulisnya.

Respons Cepat: SPBU 24 Jam

Menanggapi aspirasi para sopir truk, Pertamina menyiapkan langkah taktis untuk mengurai kepadatan. Sales Area Manager Retail Kaltimra, Narotama Aulia Fazri, menyatakan pihaknya tengah memproses pembukaan layanan SPBU 24 jam untuk penyaluran Biosolar.

“Untuk ranah yang dapat kami laksanakan, salah satunya terkait pembukaan layanan SPBU 24 jam, insyaallah dapat segera kami tindak lanjuti,” tegas Narotama usai berdialog dengan perwakilan massa aksi.

Selain jam operasional, Pertamina juga mencermati usulan penambahan titik layanan Biosolar baru. Namun, keputusan tersebut masih harus dibahas bersama pemerintah daerah dan regulator terkait kesiapan infrastruktur serta kewenangan masing-masing pihak.

Pengawasan Ketat dengan QR Code

Untuk menjamin distribusi subsidi tepat sasaran, Pertamina terus memperketat pengawasan melalui sistem QR Code Subsidi Tepat. Langkah ini juga didukung koordinasi intensif dengan aparat penegak hukum dan BPH Migas guna mencegah potensi penyalahgunaan.

Pertamina menyatakan terbuka untuk melakukan evaluasi bersama pemangku kepentingan demi menjaga kelancaran distribusi di lapangan. Masyarakat yang ingin melaporkan kendala layanan atau dugaan pelanggaran distribusi dapat menghubungi Pertamina Contact Center 135.

Sopir truk demo ke DPRD Balikpapan

Ratusan sopir truk yang tergabung dalam enam komunitas bersama aliansi mahasiswa menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor DPRD Kota Balikpapan, Senin (4/5/2026). Massa memprotes krisis ketersediaan solar subsidi yang memicu antrean panjang hingga tiga hari di sejumlah SPBU.

Koordinator para sopir, Mahyudin, menyoroti jam operasional SPBU yang sangat terbatas sebagai pemicu utama antrean mengular. Di SPBU KM 15 misalnya, meski kuota harian mencapai 24.000 liter, layanan ditutup pada pukul 17.00 WITA.

“Di Balikpapan ini miris, Pak. SPBU yang melayani solar hanya buka sampai jam 5 sore, bukan 24 jam. Kami menuntut penambahan titik layanan baru dan pengaktifan kembali SPBU KM 9 khusus bus dan travel,” tegas Mahyudin.

Selain kendala operasional, massa mendesak aparat penegak hukum menindak tegas mafia solar. Mereka bahkan menuntut Kapolres Balikpapan dan Kapolda Kaltim mundur jika tidak mampu memberantas praktik penimbunan solar bersubsidi.

Konsumsi Solar Lampaui Kuota

Menanggapi desakan tersebut, Sales Area Manager Kaltimra Pertamina Patra Niaga, Narotama Aulia Fazri, memastikan pihaknya akan membuka layanan SPBU 24 jam di dua titik krusial, yakni KM 13 dan KM 15 Balikpapan Utara.

Narotama memaparkan bahwa penyaluran Biosolar di Balikpapan sebenarnya telah melampaui kuota year to date (YTD). Per 3 Mei 2026, realisasi mencapai 9.506 kiloliter (KL) dari kuota yang ditetapkan sebesar 9.493 KL.

“Artinya kami sudah menyalurkan melebihi kuota dari regulator. Mengenai penambahan kuota tetap, itu merupakan wewenang BPH Migas,” jelas Narotama.

DPRD Balikpapan Bertolak ke Jakarta

Ketua DPRD Balikpapan, Alwi Al Qadri, mengkritik ketimpangan jumlah SPBU di “Kota Minyak”. Ia menilai sangat tidak ideal jika dari 19 SPBU yang beroperasi, hanya dua titik yang menyediakan solar subsidi.

“Besok kami akan langsung ke Kantor BPH Migas di Jakarta. Kami akan meminta tambahan kuota serta mendesak penambahan jumlah SPBU yang menjual Biosolar agar antrean ini segera teratasi,” tegas politikus Golkar tersebut.

Picture of Alfian
Alfian
Jurnalis ProPublika.id. Menulis berbagai hal mengenai kriminal, ekonomi, olahraga, dan lingkungan.
Bagikan
Berikan Komentar