SAMARINDA – Guna mendukung Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) dianggap perlu meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Hal tersebut didukung penuh oleh Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim, Sabaruddin Panracalle.
Pria yang kerap disapa Sabaruddin itu menekankan pentingnya BUMD dalam memaksimalkan potensi pendapatan dan melaporkan kinerja secara transparan kepada DPRD Kaltim sebagai mitra pengawas.
Dirinya mengatakan bahwa ada dua perusahaan daerah (Perusda) yang telah dipanggil untuk memaksimalkan pendapatan, yakni PT Bara Kaltim Sejahtera (BKS) dan PT Migas Mandiri Pratama (MMP).
Bahkan, kedua perusahaan tersebut sudah menjabarkan beberapa jenis usaha sektor baru yang kemudian menjadi pengembangan bisnis.
“Ada beberapa usaha sektor baru yang telah mereka sampaikan, dan kita sudah klasifikasikan yang mana yang dianggap menjadi prioritas,” jelas Sabaruddin.
Lebih lanjut, kata Sabaruddin, sektor yang menjadi fokus berada di wilayah gas, limbah, gas elpiji, dan sumur minyak. Nantinya, sektor bisnis yang sudah dipaparkan akan dilakukan kajian mendalam.
Diketahui, beberapa bisnis yang dipaparkan itu berpotensi memberikan keuntungan bagi perusahaan maupun pemerintah.
“Karena pemerintah akan menerima dividen dari BUMD itu,” bebernya.
Sebelum menutup, Sabaruddin menyampaikan bahwa Komisi II DPRD Kaltim akan memanggil beberapa BUMD lainnya, seperti Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kaltimtara, Perusda Melati Bakti Satya, PT Asuransi Bangun Askrida, dan PT Ketenagalistrikan Kaltim, untuk memastikan PAD dapat maksimal diserap.
Baca juga :
