SAMARINDA — Sekretaris Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, Darlis Pattalongi, mengkritisi lemahnya koordinasi antarinstansi pemerintah dalam mendukung pelaksanaan program Sekolah Rakyat yang digagas Kementerian Sosial.
Menurut Darlis, persoalan utama bukan terletak pada ketersediaan lahan, tetapi pada minimnya sinergi antara Pemerintah Provinsi dan kabupaten/kota.
“Masalahnya bukan cuma soal lahan. Walaupun sudah ditinjau oleh Menteri, kalau tidak ada tindak lanjut konkret, ya tidak akan jalan,” tegas Darlis, Selasa (3/6/2025).
Ia menyebut lahan di Kaltim pada dasarnya siap, namun realisasi program tersendat akibat buruknya mekanisme kerja sama antar-lembaga. Ia meminta Pemprov segera memperkuat koordinasi lintas sektor agar program yang menyasar masyarakat kurang mampu itu bisa segera diwujudkan.
“Koordinasinya masih lemah. Ini yang harus diperbaiki, supaya peluang dari Kemensos tidak hilang begitu saja,” lanjutnya.
Darlis menilai Sekolah Rakyat bisa menjadi alternatif pembiayaan pendidikan melalui APBN, mengingat terbatasnya anggaran dari kementerian teknis.
“Kalau kondisi ini terus berlanjut, jangan salahkan Kemensos kalau daerah lain lebih siap. Kita bisa tertinggal padahal peluangnya besar,” kata politisi PAN tersebut.
Ia menambahkan, sejauh ini hanya Kota Samarinda yang menunjukkan kesiapan awal, sementara kabupaten lain masih menghadapi tantangan besar dalam infrastruktur dan komitmen kelembagaan.
Baca juga :
