SAMARINDA – Sekretaris Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, Darlis Pattalongi, mengkritisi pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler di sekolah yang dinilai mulai menyimpang dari tujuan utamanya sebagai sarana pengembangan diri siswa.
Menurut Darlis, sejumlah program justru berpotensi menciptakan tekanan sosial hingga praktik perundungan di lingkungan sekolah. Ia meminta pihak sekolah dan Dinas Pendidikan melakukan evaluasi menyeluruh agar kegiatan ekstrakurikuler tidak menjadi beban fisik, mental, maupun ekonomi bagi peserta didik.
“Ekstrakurikuler jangan sampai menjadi sumber kesenjangan. Harus disesuaikan dengan kemampuan siswa,” ujarnya, Selasa (3/6/2025).
Ia menyoroti kegiatan yang menuntut biaya tinggi seperti seragam khusus, perlengkapan tambahan, atau atribut tertentu. Hal itu dinilainya bisa menciptakan tekanan bagi siswa dari keluarga tidak mampu dan memicu perlakuan diskriminatif.
“Kalau siswa ikut karena teman-temannya ikut, padahal orang tuanya tidak mampu, itu bisa memicu masalah,” katanya.
Darlis juga menekankan pentingnya pengelolaan dana BOSNAS dan BOSDA secara bijak agar ekstrakurikuler tetap inklusif dan tidak menambah beban keuangan keluarga siswa.
Komisi IV DPRD Kaltim, kata dia, mendorong sekolah merancang program ekstrakurikuler yang ramah bagi semua kalangan dan bebas dari praktik perundungan atau diskriminasi.
Baca juga :
