Samarinda — Anggota Komisi II DPRD Kalimantan Timur, Guntur, mengusulkan pelibatan langsung Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam pengelolaan Sungai Mahakam. Usulan ini dinilai strategis untuk menekan persoalan banjir dan sedimentasi sekaligus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Sungai Mahakam adalah tulang punggung ekonomi kita. Sudah saatnya pemerintah daerah mengambil peran lebih aktif, tidak sekadar jadi penonton,” ujarnya.
Menurut Guntur, pengelolaan sungai selama ini masih terlalu tersentralisasi dengan dominasi kerja sama bersama Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP). Tanpa keterlibatan optimal dari daerah, potensi ekonomi Mahakam belum dimanfaatkan secara maksimal.
“Kalau kita terus bergantung pada sistem terpusat, kita hanya akan tertinggal. Potensi PAD dari sektor sungai sangat besar,” tegasnya.
Ia menyarankan pembentukan unit usaha khusus di bawah BUMD untuk menangani jalur sungai dan dermaga-dermaga kecil secara profesional. Skema tersebut dapat mencakup aktivitas pengangkutan hasil tambang, produk perkebunan, hingga mendukung efisiensi logistik antarwilayah.
“Ini bukan semata tentang bisnis, tapi tentang keberlanjutan. Sungai adalah aset ekologis yang wajib kita kelola dengan tanggung jawab,” tambahnya.
Guntur mencontohkan praktik serupa di Kalimantan Tengah, di mana Sungai Barito dikelola langsung oleh BUMD dan berhasil memberikan pemasukan tetap bagi daerah. Ia berharap model serupa bisa diterapkan di Mahakam demi mendukung ekonomi sekaligus menjaga lingkungan.
Baca juga :
