SAMARINDA – Kebijakan efisiensi anggaran yang diberlakukan pemerintah mulai dirasakan dampaknya oleh sejumlah pihak, termasuk pelaku usaha perhotelan. Salah satu dampak paling nyata adalah berkurangnya kegiatan-kegiatan pemerintahan maupun dinas yang biasanya dilaksanakan di hotel.
Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim), Fuad Fakhruddin, menanggapi hal ini dengan mengatakan bahwa efisiensi anggaran bukanlah hal yang tiba-tiba muncul, melainkan telah diatur dalam Peraturan Presiden.
“Efisiensi ini sudah dituangkan dalam peraturan presiden, jadi suka tidak suka kita harus hadapi. Kita juga sudah pernah melalui situasi sulit seperti pandemi Covid-19. Tapi memang, masyarakat masih belum sepenuhnya memahami konteksnya,” jelas Fuad.
Lebih lanjut, dirinya menyoroti adanya isu yang berkembang di masyarakat mengenai pemangkasan anggaran pendidikan, termasuk beasiswa dan program KIP-K. Fuad menegaskan bahwa hal tersebut tidak berdampak langsung terhadap hak masyarakat atas pendidikan.
“Itu yang perlu kita luruskan. Beasiswa dan program pendidikan seperti KIP-K tetap berjalan, tidak terdampak oleh kebijakan efisiensi. Penting bagi kita untuk memberikan pemahaman ini kepada masyarakat agar tidak terjadi disinformasi,” tambahnya.
Meski demikian, Fuad tetap optimistis sektor perhotelan masih bisa bertahan dengan pemasukan dari kegiatan lain di luar pemerintah. Menurutnya, kegiatan lokal atau internal tetap bisa digelar di hotel dalam daerah, tanpa harus keluar kota.
“Seperti di DPRD Kaltim, jika ada agenda internal atau kegiatan lokal, kami tetap bisa menggunakan fasilitas hotel di daerah. Ini justru menjaga perputaran ekonomi lokal dan mengurangi biaya,” tutup Fuad.
Baca juga :
