NUSANTARA – Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, menghadiri Rapat Koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Kantor Otorita IKN, Rabu (16/4/2025). Rakor ini membahas persiapan Pemilihan Suara Ulang (PSU) di Kutai Kartanegara dan Mahakam Ulu, serta progres pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Rapat dipimpin Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud, didampingi Wakil Gubernur Seno Aji. Turut hadir Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono sebagai peserta utama.
Hasanuddin menyatakan dukungannya terhadap pelaksanaan PSU sebagai bentuk koreksi demokrasi. Ia menilai PSU diperlukan untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pelanggaran di dua wilayah tersebut.
“Di Kukar, MK menetapkan satu kandidat tidak memenuhi syarat. Di Mahakam Ulu, terdapat indikasi politik uang,” ujarnya.
Ia memaparkan tiga dampak negatif PSU, yakni stagnasi kebijakan daerah, pemborosan anggaran, dan keterlambatan layanan publik. Menurutnya, penyebab utama PSU adalah seleksi petugas KPPS yang tidak meritokratis.
Kapasitas teknis dan integritas penyelenggara pemilu pun dinilai lemah, sementara pengawasan pelanggaran dianggap tidak maksimal.
Sebagai solusi, Hasanuddin mengusulkan evaluasi menyeluruh terhadap proses Pemilu 2024. Ia juga mendorong penguatan pengawasan, penegakan hukum, serta edukasi politik kepada masyarakat.
“PSU harus diawasi ketat agar sesuai prinsip demokrasi,” tegasnya.
Pelibatan warga lokal dalam pembangunan IKN
Di sisi lain, ia menyoroti pembangunan IKN yang dinilai kurang melibatkan masyarakat lokal. Hasanuddin mempertanyakan transparansi rekrutmen aparatur sipil negara (ASN) di bawah Otorita IKN.
Ia menilai sistem rekrutmen tidak mengikuti mekanisme nasional, sehingga berpotensi mengabaikan prinsip meritokrasi.
“Minimnya peran masyarakat lokal, terutama suku Dayak, Kutai, dan Paser, dalam pembangunan IKN juga menjadi masalah,” katanya.
Ia menekankan pentingnya inklusivitas agar IKN menjadi kebanggaan Kaltim. Menanggapi pernyataan itu, Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono menyatakan 30% lebih ASN di IKN berasal dari putra daerah Kaltim.
Proses rekrutmen, menurutnya, telah mengikuti prosedur Badan Kepegawaian Nasional (BKN). “Evaluasi akan terus dilakukan untuk meningkatkan kualitas dan transparansi,” kata Basuki.
Rapat diakhiri dengan komitmen bersama untuk mempercepat penyelesaian PSU dan mengoptimalkan pembangunan IKN.
