SAMARINDA – Memperingati Hari Buruh Internasional, Sekretaris Komisi IV DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Darlis Pattalongi, menyerukan perlunya perubahan signifikan untuk meningkatkan kesejahteraan buruh di Kaltim.
Menurut Darlis, taraf hidup buruh saat ini masih di bawah standar layak, sehingga diperlukan intervensi nyata dari pemerintah untuk menjembatani komunikasi antara perusahaan dan pekerja dalam mencari solusi bersama.
“Kesejahteraan buruh kita masih belum ideal. Pemerintah harus intens membangun komunikasi dengan dunia usaha agar ada titik temu demi peningkatan pendapatan buruh,” ucapnya pada Rabu (30/04/2025).
Ia mengusulkan peningkatan struktur pendapatan buruh sebagai langkah strategis. Namun, hal itu harus diiringi dengan penurunan biaya produksi yang membebani pengusaha, seperti pemangkasan birokrasi dan penghapusan pungutan tidak resmi.
“Pendapatan buruh harus naik, tapi di sisi lain, biaya produksi pengusaha juga perlu ditekan. Salah satunya dengan menyederhanakan perizinan dan menghapus biaya-biaya yang tidak perlu,” jelas Darlis.
Darlis menilai selama biaya-biaya non-operasional masih membebani pengusaha, peningkatan upah sulit dilakukan. Pemerintah harus berperan aktif memberi kompensasi kebijakan agar pengusaha memiliki ruang fiskal untuk menaikkan kesejahteraan pekerja.
“Jika pemerintah mampu menekan biaya tambahan yang tidak relevan, seperti birokrasi rumit dan pungutan liar, maka dana itu bisa dialihkan untuk menaikkan struktur pendapatan buruh,” tegasnya.
Sebagai penutup, Darlis menekankan pentingnya membangun sinergi antara pemerintah, pengusaha, dan buruh guna menciptakan iklim kerja yang adil dan saling menguntungkan.
“Keseimbangan adalah kuncinya. Pemerintah beri kemudahan usaha, pengusaha naikkan pendapatan buruh. Harapan kami, ini menjadi arah kebijakan ke depan,” tandasnya.
Baca juga :
