SAMARINDA – Persoalan klasik penerimaan peserta didik baru (PPDB) kembali muncul di Kalimantan Timur. Tahun ini, ratusan lulusan SMP dan MTs di Sangatta Utara dan Sangatta Selatan, Kutai Timur, terpaksa gigit jari karena tidak tertampung di sekolah negeri jenjang SMA maupun SMK.
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Agus Aras, menegaskan masalah tersebut tidak bisa lagi dipandang sebagai rutinitas tahunan yang biasa terjadi.
“Setiap tahun kasus ini selalu berulang, tapi kali ini jumlahnya lebih besar. Ada sekitar 600 siswa yang gagal masuk sekolah negeri, padahal mereka berada dalam zona penerimaan,” ucapnya, Rabu (2/7/2025).
Menurut Agus, akar persoalannya ada pada ketidakseimbangan jumlah lulusan dengan kapasitas sekolah negeri yang tersedia di dua kecamatan tersebut. Kondisi ini berbeda dengan 16 kecamatan lain di Kutim yang relatif masih mampu menampung lulusan.
“Lonjakan siswa di Sangatta Utara dan Selatan tidak diikuti penambahan sekolah negeri. Inilah yang membuat daya tampungnya jebol. Pemprov harus segera turun tangan,” tegasnya.
Sebagai langkah strategis, Agus mendorong agar pembangunan unit sekolah baru (USB) segera diprioritaskan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kaltim.
“Kalau mulai direncanakan tahun ini, tahun depan fisiknya sudah bisa terealisasi. Jangan sampai penanganannya terlambat dan merugikan hak pendidikan anak-anak kita,” ujarnya.
Agus juga mengapresiasi langkah Pemkab Kutim yang telah menyiapkan lahan di Sangatta Selatan untuk pembangunan sekolah. Namun ia mengingatkan bahwa pembangunan gedung saja tidak cukup.
“Bangunan sekolah tidak akan bermanfaat jika tidak ada guru dan fasilitas pendukung. SDM dan sarana belajar harus dirancang bersamaan dengan pembangunan fisik,” jelasnya.
Dengan ini, ia mendesak agar Pemprov Kaltim segera menindaklanjuti laporan dari lapangan dan memasukkan kebutuhan ini dalam rencana pembangunan pendidikan jangka menengah.
Baca juga :
