• Berita
  • Koalisi Keberlanjutan Media Resmi Dideklarasikan, Dorong Regulasi dan Dana Jurnalisme
Berita

Koalisi Keberlanjutan Media Resmi Dideklarasikan, Dorong Regulasi dan Dana Jurnalisme

Sebanyak 20 organisasi mendeklarasikan Koalisi Keberlanjutan Media di Universitas Indonesia, Jakarta.

Deklarasi Koalisi Keberlanjutan Media menjadi langkah awal kolaborasi lintas sektor untuk memperkuat ekosistem jurnalisme di Indonesia. (Foto : AJI)

JAKARTA – Para pemangku kepentingan di bidang jurnalisme mendeklarasikan Koalisi Keberlanjutan Media (KKM) sebagai wadah kolaborasi antara komunitas pers, pemerintah, perguruan tinggi, dan organisasi masyarakat sipil untuk memperkuat ekosistem media di Indonesia.

Deklarasi dilakukan di Gedung IASTH Lantai 6, Program Pascasarjana Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia (UI), Salemba, Jakarta, Kamis (30/7/2026).

Pembacaan deklarasi dilakukan oleh perwakilan presidium, yakni Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Multimedia Nusantara (UMN) FX Lilik Dwi Mardjianto, Sekretaris Jenderal Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Bayu Wardhana, dan Direktur Eksekutif Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Elin Y. Kristanti.

Pada tahap awal, KKM beranggotakan 20 organisasi yang terdiri dari organisasi profesi jurnalis, perusahaan media, serikat pekerja media, lembaga bantuan hukum, organisasi masyarakat sipil, serta sejumlah perguruan tinggi.

Selain itu, koalisi didukung enam mitra strategis, yakni BBC Media Action, Dewan Pers, International Federation of Journalists (IFJ), Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Kementerian PPN/Bappenas, serta Komite Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Jurnalisme Berkualitas (KTP2JB).

Untuk mengoordinasikan kerja koalisi selama satu tahun ke depan, AJI, AMSI, dan UMN ditunjuk sebagai presidium dengan mekanisme rotasi pada periode berikutnya.

Ketua Umum AJI, Nany Afrida, mengatakan pembentukan koalisi menjadi momentum menyatukan berbagai pemangku kepentingan dalam mencari solusi atas tantangan keberlanjutan media.

“Ini baru titik awal, dan masih akan ada tantangan ke depan yang akan dialami,” ujarnya.

Susun Enam Agenda Prioritas

Koalisi Keberlanjutan Media telah menyusun enam agenda strategis atau peta jalan yang akan menjadi fokus kerja ke depan.

Enam agenda tersebut meliputi membangun konsensus mengenai informasi berkualitas bagi publik, memperkuat regulasi dan tata kelola pemerintah maupun platform digital, mengembangkan mekanisme dana publik, mencegah kekerasan terhadap jurnalis dan media, memperkuat fondasi finansial serta ekosistem informasi yang sehat, hingga meningkatkan peran publik dalam ekosistem informasi.

Seluruh agenda tersebut akan dijalankan melalui kolaborasi dengan berbagai pihak terkait.

Dorong Dana Jurnalisme dan Ekosistem Media yang Sehat

Usai deklarasi, kegiatan dilanjutkan dengan diskusi bertajuk Dana Jurnalisme untuk Media Berkelanjutan yang menghadirkan Direktur Ekosistem Media Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media Komdigi Farida Dewi Maharani, Anggota Dewan Pers Dahlan Dahi, Ketua Program Pascasarjana Ilmu Komunikasi UI Eriyanto, serta Pengurus AJI Indonesia Masduki.

Masduki menegaskan jurnalisme harus dipandang sebagai kepentingan publik sehingga keberlanjutannya menjadi tanggung jawab bersama.

“Harus ada gerakan kolektif. Jurnalisme adalah public goods yang sangat penting bagi kehidupan bangsa. Artinya, krisis dalam jurnalisme juga berkaitan dengan masa depan generasi bangsa ini,” katanya.

Menurutnya, pembentukan koalisi menjadi bagian dari upaya membangun ekosistem media yang lebih sehat melalui penguatan regulasi, kolaborasi lintas sektor, dan mekanisme pendanaan yang berkelanjutan.

Sementara itu, Farida Dewi Maharani menegaskan pemerintah mendukung upaya memperkuat keberlanjutan media melalui kolaborasi multipihak.

Menurutnya, media tidak hanya menjalankan fungsi bisnis, tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial untuk menyediakan informasi yang berkualitas bagi masyarakat.

“Keberlanjutan media harus ditopang bersama oleh berbagai pemangku kepentingan. Jumlah media yang terus bertambah harus diiringi dengan kualitas dan kredibilitas karena media merupakan salah satu pilar demokrasi,” ujarnya.

Anggota Dewan Pers, Dahlan Dahi, menilai Dana Jurnalisme perlu diarahkan untuk menjaga fungsi jurnalisme sebagai kepentingan publik, bukan sekadar menopang perusahaan media.

“Dana jurnalisme menjadi instrumen yang bagus untuk menyelamatkan jurnalisme,” katanya.

Hal senada disampaikan Eriyanto yang menilai jurnalisme merupakan kebutuhan publik. Karena itu, menurutnya, Dana Jurnalisme harus benar-benar mendukung lahirnya karya jurnalistik yang berkualitas serta didukung sumber pendanaan yang beragam agar independensi media tetap terjaga.

Baca juga :

Picture of Alfian
Alfian
Jurnalis ProPublika.id. Menulis berbagai hal mengenai kriminal, ekonomi, olahraga, dan lingkungan.
Bagikan
Berikan Komentar