SAMARINDA – Keterbatasan akses terhadap pendidikan dasar dan menengah kembali mencuat di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Kalimantan Timur. Jumlah peserta didik yang terus meningkat setiap tahun ternyata tidak diiringi dengan penambahan sekolah negeri yang memadai.
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Sarkowi V Zahry, menilai kondisi tersebut sebagai hambatan serius dalam mewujudkan pemerataan hak pendidikan, terutama bagi anak-anak dari kalangan kurang mampu.
Ia menyoroti bahwa tingginya animo masyarakat untuk mendaftar ke sekolah negeri menjadi indikator bahwa layanan pendidikan pemerintah masih menjadi pilihan utama. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa kapasitas sekolah belum mampu menampung lonjakan peserta didik secara menyeluruh.
“Sekolah negeri dianggap lebih aman dari sisi kualitas dan biaya. Tapi ketika kuotanya tak mencukupi, banyak siswa yang akhirnya terpinggirkan dan gagal melanjutkan pendidikan formal,” ungkapnya pada 12 Juni 2025.
Sarkowi menambahkan bahwa tantangan tak hanya terletak pada kapasitas, tetapi juga pada kondisi geografis Kukar yang sangat luas dan tersebar. Ia menilai strategi pembangunan sekolah harus mempertimbangkan peta sebaran penduduk dan jarak antardesa agar akses pendidikan tidak timpang.
“Bayangkan, ada desa yang jaraknya puluhan kilometer dari sekolah terdekat. Maka, pendekatan spasial jadi penting dalam menentukan titik pembangunan sekolah baru,” jelasnya.
Ia mencontohkan wilayah Loa Tebu sebagai lokasi potensial untuk pembangunan sekolah baru karena posisinya yang strategis dan dapat menjangkau beberapa desa. Namun, kendala utama yang muncul adalah persoalan pembebasan lahan.
“Lahan jadi tantangan besar. Kita tidak bisa bangun kalau status tanah belum jelas. Di sinilah pentingnya sinergi antara pemerintah provinsi, kabupaten, dan juga partisipasi masyarakat,” terangnya.
Lebih lanjut, Sarkowi menekankan bahwa dampak ketimpangan pendidikan sangat terasa di masyarakat. Banyak siswa yang gagal masuk sekolah negeri terpaksa menunda pendidikan selama setahun, sementara opsi sekolah swasta kerap tidak terjangkau oleh keluarga berpenghasilan rendah.
“Masalah ini bukan sekadar soal bangunan sekolah, tapi soal keadilan sosial. Kita tidak boleh membiarkan anak-anak dari desa tertinggal hanya karena tempat tinggal mereka jauh dari pusat kota,” ujarnya tegas.
Ia pun mendorong agar pemerintah segera menyusun peta kebutuhan pendidikan yang terintegrasi dengan data wilayah, agar pembangunan sekolah lebih efektif dan merata.
“Kalau kita sungguh ingin mencerdaskan kehidupan bangsa, maka tugas pertama kita adalah menjamin bahwa setiap anak bisa bersekolah, tanpa melihat latar belakang atau lokasi tempat tinggal,” pungkasnya.
