• Pariwara
  • Ketua DPRD Kaltim Dorong Pemantauan Ketat dan Partisipasi Warga dalam Proyek Pembangunan
Pariwara

Ketua DPRD Kaltim Dorong Pemantauan Ketat dan Partisipasi Warga dalam Proyek Pembangunan

Hasanuddin Mas'ud menilai pembangunan jangan hanya difokuskan pada aspek keberhasilannya saja, tetapi juga aspek lingkunagan.

Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas'ud. (Foto : Istimewa)

SAMARINDA – Gejolak semangat pembangunan dipertontonkan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) Saat ini. Namun melihat hal tersebut, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, kembali menegaskan pentingnya aspek pengawasan dalam setiap pelaksanaan proyek pembangunan di wilayah Kaltim.

Ia mengingatkan bahwa kelalaian dalam pengawasan dapat menimbulkan dampak lingkungan yang serius dan merugikan masyarakat. Hamas, sapaan akrabnya, menilai pembangunan jangan hanya difokuskan pada aspek keberhasilannya saja, tapi menutup mata pada lingkungan.

Sebab pembangunan yang giat akan berdampak pada ekologis alam sekitar. “Pengawasan lemah bisa berujung pada kerusakan ekosistem yang berdampak langsung pada masyarakat. Kita tidak boleh membiarkan ini terjadi,” ujar Hamas di Samarinda, 24 April 2025.

Ia menyerukan kepada pemerintah daerah, khususnya dinas teknis terkait, untuk lebih proaktif melakukan pemantauan di lapangan. Menurutnya, keberadaan aparat pengawas sangat penting guna memastikan setiap aktivitas pembangunan berjalan sesuai prosedur dan tidak menyalahi ketentuan lingkungan.

“Monitoring harus dilakukan secara rutin. Jangan tunggu masalah muncul baru bergerak. Pencegahan jauh lebih penting daripada penanganan,” tegasnya.

Hamas juga menyoroti pentingnya dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) sebagai syarat mutlak dalam setiap proyek. Ia mengingatkan bahwa AMDAL bukan sekadar formalitas administratif, melainkan instrumen kontrol yang harus disusun secara jujur dan digunakan sebagai acuan pengambilan keputusan.

“Sering kali dokumen AMDAL hanya jadi pelengkap. Padahal itu seharusnya menjadi dasar utama pengendalian dampak. Kalau tidak dilaksanakan dengan serius, yang rugi adalah masyarakat,” paparnya.

Lebih lanjut, ia mendorong partisipasi publik, khususnya masyarakat yang berada di sekitar lokasi proyek, untuk turut terlibat dalam proses pengawasan. Ia menyebut, keterlibatan masyarakat dapat menjadi mekanisme kontrol sosial yang efektif dalam menekan potensi pelanggaran.

“Warga sekitar punya peran penting. Mereka adalah pihak pertama yang merasakan dampaknya. Maka mereka juga harus diberi ruang dan akses untuk turut mengawasi,” pungkas Hamas.

Baca juga:

Picture of DPRD Kaltim
DPRD Kaltim
Artikel kerja sama DPRD Kaltim dengan ProPublika.id.
Bagikan
Berikan Komentar