KUTAI KARTANEGARA – Hingga tahun 2025, jalan poros yang menghubungkan Kabupaten Kutai Barat (Kubar) dengan Kutai Kartanegara (Kukar) masih memprihatinkan. Kondisi jalan yang rusak parah ini mengancam kelancaran lalu lintas.
Jalan yang dikenal sebagai Trans Kalimantan ini merupakan jalur vital bagi warga Kubar dan Mahakam Ulu (Mahulu), yang mengandalkannya untuk menuju Kota Tenggarong di Kukar atau Samarinda. Namun, sebagian besar warga harus menghadapi kenyataan pahit dengan medan jalan yang sulit, terutama setelah melewati perbatasan Kukar menuju Kubar.
Menanggapi hal ini, Wakil Ketua I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Ekti Imanuel, menjelaskan bahwa status jalan tersebut berada di bawah tanggung jawab Pemerintah Pusat. Hal ini dikarenakan jalan tersebut telah memiliki Surat Keputusan (SK) dari Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Ekti menjelaskan bahwa setiap tahun terdapat tiga kontrak pekerjaan untuk perbaikan jalan di wilayah tersebut, yaitu dari Kukar ke SP1, SP1 ke Simpang Gusi, dan dari Simpang Gusi ke Simpang Kalteng. Namun, karena luasnya wilayah yang harus diperbaiki, anggaran yang tersedia sering kali tidak mencukupi untuk menyelesaikan seluruh ruas jalan yang mengalami kerusakan.
“Pemerintah provinsi sudah menyampaikan persoalan ini kepada anggota DPR RI. Namun, dari delapan anggota DPR RI dari daerah ini, tidak ada yang berada di Komisi V yang membidangi infrastruktur,” ujar Ekti Imanuel.
Ia juga menekankan bahwa masyarakat perlu memahami bahwa jalan tersebut berstatus sebagai jalan pusat, sehingga keluhan terkait perbaikan jalan seharusnya ditujukan kepada pemerintah pusat.
Sebagai pimpinan DPRD Kaltim dari daerah pemilihan (dapil) Kubar dan Mahulu, Ekti Imanuel terus berupaya berkomunikasi dengan internal partainya yang memiliki perwakilan di DPR RI. Tujuannya adalah agar persoalan jalan ini mendapatkan perhatian lebih dan dianggarkan dalam skala yang lebih besar. Sebagai bentuk kepedulian, Ekti menambahkan bahwa ia telah memanfaatkan media sosial, seperti TikTok, untuk mengunggah video kondisi jalan guna menarik perhatian lebih luas.
“Kami di internal partai tidak tinggal diam dan terus memperjuangkan anggaran untuk perbaikan jalan ini, meskipun prosesnya membutuhkan waktu,” timpalnya.
Terakhir, Ekti berkomitmen untuk terus berupaya maksimal agar permasalahan jalan rusak di wilayah tersebut dapat segera ditangani, sehingga masyarakat Kubar dan Mahulu dapat menikmati infrastruktur yang lebih baik.
Baca juga :
