SAMARINDA – Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) menyuarakan beratnya beban fiskal daerah dalam merespons aturan pemenuhan mandatory spending pendidikan sebesar 20 persen dari APBD. Kebijakan nasional tersebut dinilai membatasi ruang gerak daerah yang tengah memacu pembangunan infrastruktur dasar.
Hal tersebut ditegaskan Bupati Mahulu, Angela Idang Belawan, saat menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pengelolaan Keuangan Daerah se-Kalimantan Timur di Ruang Ruhui Rahayu, Kantor Gubernur Kaltim, Samarinda, Senin (3/8/2026).
Di hadapan Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud dan Wakil Gubernur Seno Aji, Bupati Angela menyampaikan bahwa Mahulu berada pada posisi dilematis. Jika aturan mandatory spending dipaksakan, alokasi dana untuk pembangunan fisik di kawasan berkembang tersebut bakal tergerus tajam.
“Kami saat ini masih dalam tahap pembangunan infrastruktur dasar yang sangat krusial. Di sisi lain, kami juga dituntut memenuhi mandatory spending pendidikan sebesar 20 persen. Kondisi ini menjadi dilema fiskal, karena apabila dipaksakan, ruang untuk pembangunan infrastruktur menjadi sangat terbatas,” tegas Angela.
Angela mengkhawatirkan potensi sanksi pemotongan anggaran di tahun berikutnya jika target alokasi tersebut tidak terpenuhi. Ia meminta Pemprov Kaltim menjembatani aspirasi daerah ke pemerintah pusat agar ada perlakuan khusus.
“Jika tidak ada penyesuaian kebijakan, risiko pemotongan anggaran di tahun berikutnya akan memperberat beban fiskal. Kami memohon dukungan Pemerintah Provinsi untuk menyampaikan kondisi ini ke Pemerintah Pusat agar ada kebijakan yang lebih afirmatif dan berkeadilan bagi daerah yang sedang bertumbuh,” ujarnya.
Selain persoalan alokasi anggaran, Angela membongkar belum terealisasinya sejumlah dana transfer ke Mahulu. Salah satunya adalah Bantuan Keuangan (Bankeu) dari Pemprov Kaltim senilai Rp5 miliar serta dana kurang salur yang hingga kini belum diterima.
“Kami masih menunggu realisasi dana kurang salur serta bantuan keuangan yang hingga saat ini belum kami terima. Hal ini tentu berdampak langsung terhadap pelaksanaan program pembangunan di daerah,” tambahnya.
Rakor yang dipimpin Gubernur Rudy Mas’ud tersebut turut dihadiri Sekda Provinsi Kaltim Sri Wahyuni, para bupati/wali kota se-Kaltim, serta jajaran pejabat daerah. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Angela didampingi Sekda Mahulu Stephanus Madang, Kepala Bappelitbangda Yohanes Andy Abeh, Kepala Bapenda Josman, Plt Kabid Anggaran BPKAD Agustinus Albertus Lung, dan Kabag Prokopim Christianus Arie Dedy Bang.
melalui forum interaktif ini, Pemkab Mahulu berharap ada solusi konkret serta penyesuaian kebijakan fiskal yang memertimbangkan karakteristik khusus daerah tertinggal dan berkembang.
Baca juga :
