UJOH BILANG – Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) langsung menginstruksikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mempercepat pelaksanaan program dan penyerapan APBD Tahun Anggaran 2026. Langkah ini menjadi respons atas rekomendasi evaluasi yang disampaikan jajaran legislatif.
Instruksi tersebut ditegaskan Wakil Bupati Mahulu, Suhuk, usai menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Mahulu mewakili Bupati Angela Idang Belawan, di Ruang Rapat Paripurna Lantai 2 Sekretariat DPRD Mahulu, Senin (3/8/2026). Agenda rapat tersebut membahas Penyampaian Rekomendasi DPRD terhadap Laporan Realisasi Semester I dan Prognosis 6 Bulan Berikutnya APBD TA 2026.
Wabup Suhuk mengapresiasi rekomendasi DPRD yang menjalankan fungsi pengawasan anggaran secara optimal.
“Kami mengucapkan terima kasih atas rekomendasi yang telah diberikan oleh DPRD. Beberapa poin yang menjadi perhatian akan segera kami tindak lanjuti, terutama terkait percepatan pembangunan dan peningkatan penyerapan anggaran,” ujar Suhuk.
Suhuk menjelaskan, Pemkab Mahulu telah menggelar rapat pimpinan bersama seluruh kepala OPD pada awal Juli 2026. Rapat internal tersebut khusus menginstruksikan OPD dengan serapan anggaran rendah agar segera memacu kinerjanya.
Menurutnya, keterlambatan pada tahapan perencanaan sempat menggeser jadwal pengerjaan fisik di lapangan.
“Karena proses perencanaannya sedikit terlambat, maka pelaksanaan fisik juga ikut bergeser. Namun demikian, kami sudah menginstruksikan seluruh OPD agar mempercepat pelaksanaan kegiatan sehingga target penyerapan anggaran dapat tercapai,” jelasnya.
Meski mendorong akselerasi di lapangan, Wabup menegaskan aspek kualitas pembangunan tidak boleh diabaikan. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) diwajibkan memperketat pengawasan teknis.
“Kami tidak ingin percepatan mengurangi kualitas pekerjaan. Karena itu, kami juga meminta PPK terus melakukan pengawasan sehingga pekerjaan dapat selesai tepat waktu dengan hasil yang baik dan berkualitas,” tegas Suhuk.
Selain faktor teknis internal, Suhuk mengungkapkan bahwa kelancaran program daerah turut dipengaruhi oleh pencairan Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat yang masih dalam proses.
“Penyaluran TKD dari pemerintah pusat masih menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran di daerah. Kami berharap proses penyaluran tersebut dapat segera berjalan optimal sehingga pelaksanaan program pembangunan tidak mengalami hambatan,” imbuhnya.
Guna memperkuat kemandirian fiskal, Pemkab Mahulu juga tengah mematangkan pembaruan Peraturan Daerah (Perda) untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Masih ada beberapa potensi pendapatan daerah yang belum dapat dimaksimalkan karena regulasinya belum memadai. Oleh sebab itu, kami terus mempercepat penyusunan dan penyempurnaan Perda agar ke depan PAD Kabupaten Mahakam Ulu dapat meningkat,” pungkasnya.
Baca juga :
- Mahulu Kaji Sampah Jadi Biodiesel, Solusi Tekan Krisis Solar Sekaligus Gerakkan UMKM RT
- Alat Pengangkat Barang Karya Warga Mahulu Disiapkan Jadi Solusi Saat Banjir
- Berawal dari Kritik, Produk Pangan Lokal Mahakam Ulu Kini Tampil Percaya Diri di Gelar TTG Kaltim
