• Pariwara
  • DPRD Minta Penanganan Cepat Longsor KM 28
Pariwara

DPRD Minta Penanganan Cepat Longsor KM 28

DPRD Kaltim desak PUPR dan BBPJN segera atasi longsor KM 28 yang ganggu akses utama Samarinda–Balikpapan.

Wakil Ketua Komisi III DPRD Kalimantan Timur, Akhmed Reza Pahlevi. (Foto : Humas DRPD Kaltim)

SAMARINDA — Longsor yang terjadi di Kilometer 28 Jalan Poros Samarinda–Balikpapan, tepatnya di Desa Batuah, Kecamatan Loa Janan, menyebabkan gangguan serius terhadap akses transportasi utama yang menghubungkan dua kota besar di Kalimantan Timur. Pergerakan tanah yang masih berlangsung juga merusak sejumlah rumah warga di sekitar lokasi.

Menanggapi situasi tersebut, Wakil Ketua Komisi III DPRD Kalimantan Timur, Akhmed Reza Pahlevi, mendesak agar Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat (PUPR-PERA) segera mengambil langkah cepat. Ia meminta pemerintah menyiapkan jalur alternatif untuk mengantisipasi terputusnya konektivitas wilayah.

“Dinas PUPR PERA harus segera menyiapkan jalur alternatif sebagai respons atas ancaman terputusnya jalur KM 28,” ujar Reza.

Ia juga menekankan pentingnya keterlibatan aktif Dinas Perhubungan dalam mengatur lalu lintas, khususnya untuk kendaraan bermuatan berat yang berisiko mempercepat kerusakan jalan alternatif.

“Saya minta Dinas Perhubungan untuk mengelola lalu lintas dan memastikan kendaraan berat dikendalikan agar tidak membebani jalur alternatif yang ada,” lanjutnya.

Selain itu, Reza mendesak Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Wilayah Kaltim segera turun tangan memperbaiki ruas jalan nasional yang terdampak. Ia menilai percepatan rehabilitasi sangat diperlukan agar jalur utama bisa segera difungsikan kembali.

“Penanganan harus cepat agar ruas jalan provinsi yang kini menjadi jalur alternatif tidak ikut rusak karena menanggung beban berlebih. Saya minta BBPJN segera bergerak memperbaiki jalan nasional yang terdampak,” tegasnya.

Menurut Reza, penanganan bencana semacam ini membutuhkan koordinasi lintas instansi. Ia mengingatkan bahwa dampak kerusakan infrastruktur akan berimbas langsung pada mobilitas masyarakat dan aktivitas perekonomian daerah.

Baca juga :

Picture of DPRD Kaltim
DPRD Kaltim
Artikel kerja sama DPRD Kaltim dengan ProPublika.id.
Bagikan
Berikan Komentar