KUTIM — Meskipun Peraturan Daerah (Perda) tentang kepemudaan sudah lama berlaku, implementasinya di lapangan, khususnya dalam hal penyaluran bantuan keuangan untuk organisasi pemuda, masih menemui kendala.
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Agus Aras, menyampaikan bahwa masalah utama terhambatnya program bantuan ini adalah kurangnya inisiatif dari kalangan pemuda sendiri, khususnya di Kutai Timur (Kutim).
Menurut Agus, hingga saat ini belum ada satu pun pengajuan resmi yang diterima oleh DPRD dari organisasi kepemudaan di wilayah tersebut.
“Kami memang belum menerima permohonan secara formal. Sementara sesuai dengan aturan yang ada, setiap bantuan harus diajukan melalui usulan tertulis,” jelas Agus pada 25 April 2025.
Sebagai legislator yang memahami prosedur administrasi, Agus menegaskan bahwa hal ini bukan disebabkan oleh kelalaian pemerintah, melainkan karena tidak adanya proses pengajuan yang dimulai dari pihak pemuda itu sendiri.
Ia mengungkapkan bahwa meskipun pemerintah telah menyediakan ruang dan peluang untuk pemuda dalam mendapatkan bantuan, jika tidak ada permintaan yang diajukan, bantuan tersebut tidak akan bisa disalurkan.
“Bantuan keuangan tersebut sangat penting untuk mendukung berbagai kegiatan pemuda, namun semuanya bergantung pada pemuda itu sendiri untuk mengajukan permohonan. Kami siap mendukung penuh, namun mereka harus lebih aktif untuk memanfaatkan kesempatan ini,” terang Agus.
Agus juga menekankan pentingnya peran serta pemuda dalam mengajukan proposal dan berpartisipasi aktif dalam program-program bantuan. Tanpa adanya partisipasi yang aktif, menurutnya, peluang tersebut bisa terlewatkan begitu saja.
“Ini kesempatan besar bagi mereka untuk mengembangkan potensi dan kegiatan yang bermanfaat. Kami berharap mereka segera bergerak untuk mengajukan usulan,” tambah Agus.
Sebagai langkah selanjutnya, Agus berjanji akan terus mendorong pihak terkait agar program bantuan dapat segera direalisasikan, demi tercapainya pemerataan akses dan peluang bagi pemuda di seluruh wilayah Kutai Timur.
Baca juga:
