SAMARINDA – Pendidikan tinggi seharusnya menjadi hak semua warga negara, tanpa dibatasi oleh usia. Hal ini ditegaskan Sekretaris Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, Muhammad Darlis Pattalongi, yang mendorong evaluasi terhadap kebijakan pembatasan usia dalam program beasiswa S2 dan S3 milik Pemprov Kaltim.
Program unggulan Gubernur Rudy Mas’ud dan Wakil Gubernur Seno Aji, yang dikenal dengan nama Gatispol (Gratis, Tuntas, Pola Terpadu), dinilai masih menyisakan celah ketidakadilan, khususnya bagi warga yang ingin melanjutkan pendidikan di usia dewasa tetapi terhambat aturan administratif.
“Kalau Pergub ini terlalu membatasi usia, kami berharap ada pelonggaran di tahun kedua, khususnya untuk program S2 dan S3,” ujar Darlis saat ditemui.
Ia memahami bahwa tahun pertama pemerintahan baru merupakan masa transisi yang membutuhkan banyak penyesuaian, termasuk dari sisi anggaran. Namun, menurutnya, ke depan kebijakan pendidikan harus lebih inklusif dan mencerminkan semangat pemerataan.
Darlis juga menyoroti posisi dilematis Gubernur Rudy Mas’ud yang harus menjaga kesinambungan program warisan pemerintahan sebelumnya, sambil menjalankan program-program baru sesuai janji kampanyenya.
“Pemerintah punya tanggung jawab moral untuk melanjutkan program yang sudah dianggarkan dalam APBD. Tapi, program baru juga harus berjalan. Masalahnya sekarang adalah keterbatasan anggaran,” ungkapnya.
Ia berharap evaluasi menyeluruh terhadap program Gatispol bisa dilakukan pada tahun 2026, seiring dengan peningkatan alokasi anggaran untuk sektor pendidikan.
“Pendidikan adalah hak semua warga, tak peduli berapa usia mereka. Mudah-mudahan di tahun kedua Pak Rudy bisa lebih mengarahkan program agar benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Jangan sampai usia jadi penghalang untuk belajar dan berkembang,” tutup Darlis.
Baca juga :
