SAMARINDA – Ketua Komisi III DPRD Kalimantan Timur, Abdulloh, menegaskan pentingnya menjadikan penerangan jalan umum (PJU) dan rambu lalu lintas sebagai prioritas anggaran, meskipun sejumlah instansi tengah melakukan efisiensi belanja. Ia menyatakan dukungan penuh kepada Dinas Perhubungan (Dishub) Kaltim dalam memperjuangkan kebutuhan infrastruktur keselamatan jalan.
“Penghematan anggaran silakan, tapi jangan sentuh aspek vital seperti penerangan jalan. Itu menyangkut keselamatan masyarakat,” ujar Abdulloh di Samarinda, 5 Mei 2025.
Ia juga mengkritik kebijakan pemangkasan anggaran yang justru menyasar kebutuhan langsung masyarakat, sementara alokasi untuk perjalanan dinas dan kegiatan seremonial masih tetap tinggi.
“Kalau mau efisiensi, kurangi saja anggaran kegiatan yang tak berdampak langsung ke warga. Jangan justru potong kebutuhan dasar,” katanya.
Abdulloh turut menyoroti minimnya pagu anggaran dalam Rencana Kerja (Renja) Dishub tahun 2025–2026. Menurutnya, kondisi ini menyulitkan realisasi aspirasi masyarakat, terutama hasil dari reses di daerah-daerah terpencil.
“Dishub sudah bekerja maksimal, tapi terbentur anggaran. Ini yang perlu didorong bersama supaya program-program penting tidak terbengkalai,” tambahnya.
Ia juga menekankan bahwa kebutuhan infrastruktur dasar di Kaltim masih jauh dari kata cukup. Bahkan, dana Rp3 triliun dari Dinas ESDM untuk elektrifikasi pedesaan dinilai belum menyentuh banyak daerah tertinggal.
“Masih banyak wilayah yang gelap dan belum terjangkau fasilitas dasar. Ini bukan cuma soal kenyamanan, tapi soal keadilan pembangunan,” pungkas Abdulloh.
Baca juga :
