JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menginstruksikan seluruh pemerintah daerah (Pemda) untuk memperketat langkah-langkah pengendalian inflasi. Peringatan ini dikeluarkan menyusul laju inflasi nasional yang kini merangkak naik mendekati batas atas target pemerintah sebesar 3,5 persen.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi tahunan (year-on-year) pada Juni 2026 tercatat telah mencapai 3,34 persen. Sementara untuk inflasi bulanan (month-to-month) Juni 2026 terhadap Mei 2026 berada di angka 0,44 persen.
Mendagri menilai angka tersebut sebenarnya masih dalam kategori aman, namun posisinya sudah sangat rawan dan wajib diwaspadai.
“Kita tentu perlu banyak berusaha agar jangan sampai menyentuh angka 3,5 persen. Karena memberatkan masyarakat, terutama desil 1 sampai desil 4 itu akan terasa,” tegas Tito saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Senin (13/7/2026).
Rakor yang digelar secara hybrid ini dirangkaikan dengan beberapa agenda penting, termasuk Pembahasan Progres Sensus Ekonomi, Rilis Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) Versi 3 Tahun 2026, serta Evaluasi Dukungan Pemda dalam Program 3 Juta Rumah.
Bensin dan Tiket Pesawat Jadi Pemicu Utama
Dalam paparannya, Mendagri menjelaskan bahwa kelompok transportasi menjadi penyumbang utama inflasi bulanan, yang dipicu oleh kenaikan harga bensin serta lonjakan tarif angkutan udara.
Selain sektor transportasi, kelompok makanan dan minuman juga ikut andil dalam mengerek angka inflasi. Sejumlah komoditas dapur yang mengalami kenaikan harga antara lain bawang merah, bawang putih, minyak goreng, dan beras.
“Dalam skala yang lebih kecil adalah beras. Belum gawat, belum pada posisi yang serius, tapi perlu kita waspadai,” ungkapnya.
Secara khusus, Tito menyoroti sejumlah daerah yang mencatatkan kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH) sangat kontras. Di tingkat provinsi, lonjakan IPH tertinggi terjadi di Provinsi Papua Tengah yang mencapai 1,91 persen. Sementara di tingkat kabupaten/kota, kenaikan paling ekstrem tercatat di Kabupaten Deiyai yang menembus angka 8,89 persen.
Mendagri meminta para perwakilan daerah yang hadir untuk segera menyampaikan data ini kepada kepala daerah masing-masing agar langkah intervensi pasar bisa langsung dilakukan.
“Tolong nanti rekan-rekan kepala daerah atau yang mewakili disampaikan ke kepala daerah untuk lakukan langkah-langkah [pengendalian], terutama yang tinggi-tinggi [angka IPH],” pungkasnya.
Rakor lintas sektoral ini juga dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi, di antaranya Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, Plt. Dirjen Perumahan Perdesaan Kementerian PKP Rini Dyah Mawarty, serta Direktur Kewaspadaan Pangan Bapanas Nita Yulianis.
Baca juga :
