NUSANTARA – Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) terus memacu pembangunan fisik Tahap II. Langkah ini dilakukan untuk mewujudkan target Nusantara sebagai Ibu Kota Politik pada 2028, sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025.
Guna memastikan seluruh pekerjaan berjalan tepat waktu, Otorita IKN menggelar monitoring dan evaluasi berkala bersama pelaku swasta, kementerian/lembaga, serta penyedia jasa dan manajemen konstruksi induk. Forum koordinasi ini berlangsung di Multifunction Hall, Gedung Kemenko 1, Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN, Selasa (14/7/2026).
Pemerintah mengandalkan tiga skema pembiayaan untuk menyokong interkoneksi pembangunan ini, yaitu APBN murni kementerian, APBN melalui Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), dan investasi swasta. Khusus dana APBN, eksekusi proyek bergerak melalui tiga instansi: Otorita IKN, Kementerian Pekerjaan Umum (PU), serta Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).
Melalui dana APBN yang dikelola Otorita IKN, terdapat 40 paket pekerjaan fisik. Rinciannya, 9 paket telah rampung pada 2025, 15 paket dalam tahap konstruksi, dan 16 paket masuk persiapan lelang. Proyek yang sedang dibangun mencakup gedung perkantoran, kawasan yudikatif dan legislatif, jaringan jalan, embung, kolam retensi, hingga jaringan perpipaan air minum.
Sementara itu, Kementerian PU bergerak cepat dengan menangani 90 paket pekerjaan fisik. Hingga saat ini, sebanyak 78 paket telah selesai dan 12 paket lainnya masih dalam proses konstruksi. Beberapa proyek strategis yang sedang berjalan meliputi Jalan Tol IKN dan Duplikasi Jembatan Pulau Balang Bentang Pendek.
Di sektor hunian, Kementerian PKP mengelola 12 paket pembangunan, dengan rincian 11 paket telah selesai dan 1 paket dalam tahap konstruksi. Proyek tersisa tersebut adalah pembangunan rumah susun bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang direlokasi demi penataan kawasan.
Geliat Investasi Swasta dan KPBU
Sektor privat juga menunjukkan pergerakan masif. Hingga kini, 67 pelaku usaha telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Otorita IKN. Sebanyak 9 proyek swasta telah selesai dibangun, sedangkan 6 proyek sedang dalam masa konstruksi.
Enam proyek swasta yang sedang berjalan tersebut antara lain Kampus Universitas Gunadarma Nusantara, Rumah Sakit Abdi Waluyo, Teras by Plataran, Apartemen PT Star Bright International Investment, Kawasan Campuran PT Fajar Maju Karya Gemilang, dan Apartemen PT Dian Jaya Indonesia.
Adapun untuk skema KPBU, tercatat ada 13 proyek prakarsa yang terbagi menjadi 7 sektor hunian dan 6 sektor jalan. Dalam waktu dekat, skema ini siap memulai pembangunan 108 unit rumah tapak oleh PT Intiland Development Tbk dan 8 menara rumah susun oleh PT Nindya Karya.
Di tengah percepatan ini, Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono mengingatkan seluruh pihak agar tidak mengabaikan keselamatan kerja dan kualitas infrastruktur.
“K3 kita harus lebih ketat lagi. Kecelakaan bisa saja terjadi, tetapi harus kita minimalkan. Kita bekerja cepat, tetapi tetap aman dan nyaman. Target kita adalah 2028. Tiga pilar pembangunan IKN tetap menjadi pegangan, yaitu kualitas, estetika, dan keberlanjutan lingkungan,” tegas Basuki.
Selain membedah progres fisik, forum evaluasi ini juga memetakan kendala lapangan sekaligus menyelaraskan koordinasi pembiayaan agar target IKN 2028 tercapai tanpa hambatan.
Baca juga :
