KUTIM — Dugaan penggunaan jalan nasional oleh PT Kaltim Prima Coal (KPC) sebagai jalur hauling batu bara memicu kekhawatiran publik. Menanggapi hal tersebut, Komisi III DPRD Kalimantan Timur melakukan kunjungan lapangan ke wilayah operasional KPC di Desa Sepaso Selatan, Kecamatan Bengalon, pada Minggu (20/4/2025).
Kehadiran armada truk bermuatan besar yang lalu lalang di jalan umum dinilai berisiko terhadap keselamatan pengguna jalan serta berpotensi mempercepat kerusakan infrastruktur.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Akhmed Reza Fachlevi, menyatakan keprihatinan atas kondisi di lapangan. “Kami menyaksikan sendiri kendaraan besar melintasi jalan yang juga digunakan warga. Ini sangat membahayakan. Keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas utama,” ungkapnya.
Sementara itu, anggota Komisi III Arfan, turut menegaskan pentingnya penanganan jangka panjang. Menurutnya, aktivitas hauling di jalan umum tidak hanya membahayakan, tetapi juga menimbulkan beban besar bagi infrastruktur jalan nasional dan provinsi.
“Kami mendorong PT KPC agar mencari solusi yang berkelanjutan, seperti pembangunan flyover atau underpass. Kepentingan industri tidak boleh mengorbankan kenyamanan dan keselamatan warga,” ujar legislator asal Kutai Timur tersebut.
Komisi III berkomitmen akan menindaklanjuti temuan ini melalui rapat kerja dengan instansi terkait, guna mencari jalan keluar yang adil bagi semua pihak.
Baca juga:
