SAMARINDA – Program pendidikan gratis dan seragam sekolah bagi siswa SMA/SMK sederajat di Kalimantan Timur (Gratispol) kembali disorot publik. Wakil Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Sapto Setyo Pramono, menegaskan pihaknya intens mengawal agar pelaksanaan program benar-benar tepat sasaran.
“Banyak orang tua yang langsung menanyakan ke kami tentang Gratispol. Itu menunjukkan kebutuhan pendidikan gratis dan merata masih sangat besar,” ungkap Sapto, Rabu (23/7/2025).
Ia menjelaskan, DPRD Kaltim sudah berkoordinasi secara intens dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim untuk memastikan mekanisme berjalan sesuai aturan. Bahkan, sejumlah daerah luar Kaltim disebut tertarik mempelajari skema program tersebut.
“Diskusi dengan dinas sudah dilakukan di level pimpinan maupun teknis. Kalau memang dibutuhkan, saya siap memberikan penjelasan lebih detail, termasuk kepada daerah lain yang ingin meniru skema ini,” jelas politisi Golkar itu.
Meski disambut positif, Sapto mengingatkan pentingnya kehati-hatian dalam implementasi. Mulai dari aspek anggaran, regulasi, hingga kesiapan lapangan, harus dipastikan matang agar program tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.
“Gratispol ini harus benar-benar disiapkan secara serius. Tujuannya supaya manfaatnya bisa dirasakan terutama oleh siswa dari keluarga kurang mampu,” tegasnya.
Ia menambahkan, DPRD Kaltim akan terus melakukan pengawasan dan evaluasi agar Gratispol tidak hanya berhenti di slogan.
“Gratispol harus jadi bukti nyata kehadiran pemerintah dalam menghadirkan pemerataan pendidikan. Jangan sampai ada siswa yang tertinggal,” pungkasnya.
Baca juga :
