SAMARINDA – Gelombang keresahan melanda warga Samarinda setelah puluhan pengendara melaporkan kerusakan mesin usai mengisi bahan bakar di beberapa SPBU. Krisis kepercayaan terhadap kualitas BBM kembali mencuat, memicu dugaan adanya praktik oplosan yang merugikan konsumen.
Isu ini kini menjadi sorotan tajam DPRD Kalimantan Timur, yang mendesak investigasi menyeluruh demi melindungi hak masyarakat atas bahan bakar yang aman dan layak. Tak tinggal diam, Komisi II DPRD Kaltim bergerak cepat.
Rapat Dengar Pendapat (RDP) dijadwalkan digelar Rabu, 9 April 2025, memanggil pihak Pertamina dan perwakilan SPBU yang diduga terlibat. Legislator Muhammad Husni Fahruddin, yang dikenal vokal di isu-isu publik, menyebut situasi ini mengganggu rasa aman masyarakat.
“Ini bukan lagi isu teknis biasa. Ketika masyarakat dirugikan akibat BBM yang tak sesuai standar, maka ada yang harus bertanggung jawab,” ujar pria yang akrab disapa Ayub ini di Samarinda, Selasa, 8 April 2025.
RDP nanti, menurut Ayub, bukan sekadar ajang klarifikasi. Dirinya menyebut forum itu sebagai langkah awal pengungkapan rantai distribusi BBM, dari tangki utama hingga ke pompa SPBU, yang rawan celah manipulasi.
DPRD Kaltim menduga masalah ini bukan insiden tunggal. “Kami ingin tahu siapa yang bermain di balik layar. Jika benar ada praktik oplosan, maka ini adalah kejahatan yang merugikan publik secara luas,” tegas Ayub.
Ketiadaan kompetitor SPBU di wilayah Kaltim membuat masyarakat tidak punya pilihan selain mengandalkan Pertamina. Situasi ini, menurut DPRD, memperkuat tanggung jawab Pertamina dalam menjaga mutu dan distribusi BBM.
Baca juga:
