Kawasan Ibukota Nusantara (IKN) terendam banjir. IKN dibangun untuk warga Tionghoa dan Tiongkok. Peresmian mall pertama di kawasan IKN. Ada program transmigrasi ke kawasan IKN. Pembukaan lowongan kerja di sana. Informasi-informasi di atas adalah beberapa contoh dari hoaks seputar IKN sepanjang 2024-2025. Informasi hoaks tersebut diverifikasi oleh media massa dan lembaga otoritas.
Keberadaan IKN di wilayah Provinsi Kalimantan Timur meningkatkan kerentanan wilayah tersebut terhadap hoaks. Bila dikategorikan, hoaks-hoaks di atas sudah mencapai sentimen etnisitas dan global, tidak lagi sekadar hoaks mengenai bencana atau ekonomi. Bahkan pada 2022 lalu, hoaks mengenai dana haji yang digunakan untuk pembangunan IKN telah menautkan sentimen agama dengan pengelolaan keuangan negara.
Pembangunan IKN adalah penanda interkonektivitas Kalimantan Timur terhadap isu nasional dan global. Peristiwa lokal di wilayah Kalimantan Timur dapat dipelintir untuk menggemakan wacana nasional mengenai IKN, ataupun sebaliknya wacana nasional dan global dapat dipelintir untuk memanaskan situasi lokal.
Sebuah video beredar di Tiktok yang menyebut suku Dayak memprotes pembangunan IKN dapat menjadi salah satu contohnya. Interkonektivitas suku Dayak dan IKN ini direproduksi berulang dalam hoaks dari tahun ke tahun. Pertalian sentimen etnisitas antara Tionghoa dan Dayak muncul dalam hoaks mengenai suku Dayak melantik Ahok sebagai kepala IKN pada 2023 memanfaatkan foto pemberian gelar kehormatan suku Dayak di Kalimantan Timur kepada Ahok pada 2019 lalu.
Indeks masyarakat digital Kaltim
Indeks Masyarakat Digital Indonesia 2024 yang dikeluarkan Kementerian Komunikasi dan Digital menunjukkan sebenarnya keterampilan digital Provinsi Kalimantan berada di angka 58,82. Kalimantan Timur sudah sedikit berada di atas nilai rerata nasional yang berada di angka 58,25.
Angka tersebut menunjukkan bahwa masyarakat digital di Kalimantan Timur memiliki cukup kemampuan dalam berkomunikasi, berinteraksi, dan berkolaborasi dengan menggunakan beragam peralatan komunikasi berbasis teknologi digital, serta kemampuan dalam berpikir kritis dalam merespon informasi dari media digital.
Selain itu, angka tersebut mencerminkan kemampuan masyarakat digital Kaltim mampu mengidentifikasi dan menggunakan perangkat TIK, punya kemampuan dalam mengartikulasi kebutuhan informasi, serta bisa mencari, menemukan, menyimpan, dan mengorganisasi data, informasi, hingga konten digital.
Angka itu pun sebagai gambaran kemampuan masyarakat digital Kaltim dalam memahami risiko dan bahaya digital serta memproteksi peralatan, konten digital, dan data pribadi selama menggunakan perangkat digital. Keterampilan tersebut termasuk dalam memproses dan menghadapi hoaks.
Namun, keterampilan digital masyarakat digital di Kalimantan Timur masih berada di bawah dari Provinsi DKI Jakarta (62,77) atau Jawa Barat (60,28). Nilai kumulatif tingkat provinsi pun masih menyisakan disparitas yang tinggi antar-wilayah.
Kota Samarinda sebagai ibukota provinsi telah berada di angka 67,79, Kota Balikpapan sebagai pusat ekonomi dan penghubung ke kawasan IKN berada di angka 59,24, sedangkan Penajam Paser Utara yang sebagian wilayahnya menjadi kawasan inti IKN telah berada di angka (61,92). Kondisi seperti ini perlu direspon secara struktural untuk meningkatkan dan meratakan keterampilan digital masyarakat, terutama menghadapi hoaks yang memelintir sentimen etnisitas.
Ekosistem digital
Pembentukan ekosistem digital tangguh terhadap hoaks ini menjadi tanggung jawab otoritas lintas sektor dan tingkatan, baik tingkat wilayah, nasional, atau Otorita IKN sendiri. Pada 16 Juli 2025 lalu, saya menjadi narasumber kegiatan peningkatan kemampuan anak-anak muda yang menjadi digital influencer di Kota Samarinda dalam menghadapi hoaks berbasis riset.
Kegiatan ini merupakan kolaborasi antara Badan Riset dan Inovasi Nasional dan Dewan Perwakilan Rakyat melalui Komisi X. Ketua Komisi X Hetifah Sjaifudian membuka secara langsung acara tersebut melalui zoom meeting. Salah satu poin yang disampaikan adalah hoaks dapat memicu konflik sosial.
Pembukaan Hetifah Sjaifudian tersebut selaras dengan paparan saya dalam kegiatan tersebut yang menceritakan hasil riset saya di Kabupaten Sumbawa yang menggali kembali bagaimana hoaks memicu kerusuhan di sana pada 2013 serta kerugian ekonomi yang ditimbulkan oleh hoaks mengenai bantuan pemulihan ekonomi nasional di Provinsi Nusa Tenggara Barat pada 2022 lalu.
Kegiatan tersebut adalah contoh upaya mitigasi struktural hasil kolaborasi lembaga lintas sektor tingkat nasional. Namun, perlu upaya yang lebih terukur dan berkelanjutan untuk dapat mempercepat pembentukan imunitas masyarakat di Kalimantan Timur terhadap hoaks.
Konsekuensi sosial dari kehadiran IKN adalah menuntut percepatan kesiapan pemerintahan wilayah dan masyarakat sekitar menghadapi kompleksitas dan interkonektivitas kehidupan, termasuk dalam informasi dan hoaks. Oleh karena itu, Jawa Barat membentuk Saber Hoaks dan Pemerintah Provinsi Jakarta mendirikan Jala Hoaks sebagai institusi daerah yang melakukan penanganan hoaks.
Baca juga:
