SAMARINDA — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mulai mengarahkan pembangunan daerah untuk mengurangi ketergantungan pada sektor sumber daya alam. Melalui Program Gratispol, Pemprov Kaltim mendorong transformasi di bidang pendidikan, kesehatan, dan pelayanan dasar sebagai fondasi pembangunan sumber daya manusia unggul.
Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud menyatakan Program Gratispol menjadi strategi utama untuk mendorong kemandirian daerah melalui peningkatan kualitas manusia.
“Gratispol adalah jalan menuju kemandirian. Pendidikan dari SMA hingga S3 kami gratiskan bagi anak-anak Kaltim,” ujar Gubernur Harum.
Program Gratispol mencakup pendidikan gratis di seluruh jenjang, layanan kesehatan gratis, internet desa, bantuan administrasi perumahan, serta penyediaan seragam dan perlengkapan sekolah bagi siswa baru. Program ini dirancang sebagai strategi jangka panjang untuk menyiapkan generasi Kalimantan Timur yang berdaya saing.
“Ini memang langkah awal, tetapi dampaknya sudah langsung dirasakan masyarakat. Kaltim tidak boleh terus bergantung pada kekayaan alam semata. Tantangan harus kita ubah menjadi peluang,” kata Rudy.
Sejak diluncurkan secara resmi pada 21 April 2025, enam program utama Gratispol mulai direalisasikan secara bertahap dan menunjukkan capaian nyata di berbagai sektor.
Di bidang pendidikan, Pemprov Kaltim menjalin kerja sama dengan 53 perguruan tinggi negeri dan swasta untuk penyelenggaraan pendidikan gratis jenjang D3 hingga S3. Pada 17 November 2025, Gubernur Rudy Mas’ud secara simbolis menyerahkan bantuan Gratispol Pendidikan kepada 32.853 mahasiswa.
Pada jenjang pendidikan menengah, sebanyak 65.004 siswa baru dari 447 SMA, SMK, dan SLB di Kalimantan Timur menerima seragam, tas, sepatu, serta perlengkapan sekolah gratis untuk tahun ajaran 2025/2026.
Di sektor kesehatan, program Gratispol Kesehatan telah mendaftarkan 5.000 warga Kalimantan Timur yang sebelumnya belum memiliki jaminan kesehatan sehingga memperoleh akses layanan kesehatan gratis.
Sementara di sektor perumahan, Pemprov Kaltim menggratiskan biaya administrasi kepemilikan rumah, termasuk biaya notaris, provisi, dan administrasi perbankan dengan nilai maksimal Rp10 juta per unit. Pada tahap awal, sebanyak 1.000 unit rumah disiapkan dengan alokasi anggaran Rp10 miliar dari APBD Perubahan 2025.
Untuk mendukung digitalisasi desa, Pemprov Kaltim mencatat sebanyak 441 dari total 841 desa telah terhubung dengan layanan internet gratis, guna memperluas akses informasi dan pelayanan digital hingga wilayah pelosok.
Program Gratispol juga mencakup perjalanan religi gratis bagi penjaga rumah ibadah. Pada tahun 2025, sebanyak 880 orang ditetapkan sebagai penerima program, dengan marbot masjid diberangkatkan umrah serta penjaga rumah ibadah non-Muslim difasilitasi perjalanan religi sesuai keyakinan masing-masing.
Melalui Program Gratispol, Pemprov Kaltim berupaya memastikan kekayaan sumber daya alam tidak hanya menjadi berkah sementara, tetapi menjadi modal pembangunan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing untuk masa depan Kalimantan Timur yang lebih mandiri dan berkelanjutan.
