KUTIM — Proyek Pembangunan Kolam Renang Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 2 Sangatta sekitar Rp 9 Miliar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kalimantan Timur tahun 2024 dinilai gagal terealisasi akibat konflik antara kontraktor dan penyedia bahan bangunan.
Berdasarkan data dari Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kaltim, proyek tersebut dikerjakan oleh CV. Kalembo Ade Mautama. Kolam renang ini dirancang untuk mendukung program unggulan SMKN 2 Sangatta Utara, yaitu pendidikan berbasis kelautan dan maritim.
Namun, proses pembangunan terhambat karena toko Berlian Jaya Abadi menghentikan pasokan material akibat perselisihan dengan pihak kontraktor. Situasi ini memunculkan kekhawatiran gagalnya penyelesaian proyek tepat waktu.
Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim, Agus Aras, yang juga merupakan wakil rakyat dari daerah pemilihan Bontang, Kutai Timur, dan Berau, mengaku kecewa. Ia menekankan pentingnya penyelesaian cepat agar tidak berdampak buruk pada kualitas pendidikan di SMKN 2 Sangatta Utara.
“Masalah ini harus segera diselesaikan. Memang sudah terjadi keterlambatan, tapi Dinas Pendidikan bersama kontraktor dan penyedia material harus mencari solusi,” ucap Agus pada 22 April 2025.
Meski nilai proyek tergolong besar, Agus menilai, anggaran Rp 9 miliar masih wajar. Menurutnya, kolam renang ini memiliki spesifikasi khusus, berbeda dengan kolam renang umum, karena disesuaikan dengan kebutuhan kurikulum maritim.
“Jangan disamakan dengan kolam renang rekreasi. Ini dibangun untuk mendukung proses pembelajaran di bidang kelautan, jadi tentu ada standar tersendiri,” terangnya.
Proyek ini juga merupakan bagian dari pendekatan Perencanaan Berbasis Data (PBD) yang menjadi strategi pengembangan pendidikan kejuruan di Bumi Etam. Karena itu, kata dia, keterlambatan ini dinilai bisa mengganggu perencanaan pendidikan secara keseluruhan.
Agus pun meminta Dinas Pendidikan segera mengambil langkah strategis agar pembangunan bisa rampung sesuai target, yakni pada bulan Mei mendatang. Pihaknya mengingatkan bahwa kegagalan proyek bukan hanya soal anggaran yang terbuang, tetapi juga menyangkut masa depan para siswa.
“Kalau memang tidak selesai sesuai target, Dinas harus segera evaluasi total dan ambil keputusan yang tepat. Ini menyangkut program penting dan investasi besar bagi dunia pendidikan kita,” tegasnya.
Agus Aras juga membuka kemungkinan untuk melakukan kunjungan langsung ke lokasi proyek.
“Bisa saja kami turun langsung ke lapangan. Itu bagian dari tugas kami sebagai anggota DPRD dalam melakukan pengawasan,” tandasnya.
