BALIKPAPAN– Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), Hanif Faisol Nurofiq, menegaskan komitmen pemerintah dalam pengendalian kebakaran lahan (karla) dan penanganan isu lingkungan di Kalimantan. Dalam kunjungan kerja ke Balikpapan, ia memimpin rapat konsolidasi kesiapsiagaan bersama sektor swasta serta meresmikan pembangunan Kantor Pusat Pengendalian Lingkungan (Pusdal) Kalimantan.
Mengawali agenda, Hanif memimpin Rapat Konsolidasi Lapangan Pengendalian Karla bersama Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki). Forum ini bertujuan memperkuat sinergi antara pemerintah dan pelaku usaha dalam mencegah kebakaran lahan serta mengurangi dampak pencemaran lingkungan di 2025.
“Sampai 2 Juli 2025, dari 2.590 perusahaan yang kami surati, baru 1.060 yang melaporkan kesiapsiagaan mereka,” kata Hanif. Ia menegaskan pentingnya kontribusi dunia usaha dalam mendukung ketahanan pangan dan energi melalui langkah pencegahan karhutla.
Hanif mengapresiasi komitmen Gapki yang mewakili lebih dari 300 perusahaan di Kalimantan dalam memperkuat sistem deteksi dini, penyediaan alat pemadaman, serta peningkatan kapasitas personel tanggap darurat.
Meski terjadi penurunan 59% titik panas dibanding tahun lalu, data per 1 Juli 2025 masih mencatat 382 hotspot dan 498 kejadian karhutla di berbagai provinsi, termasuk Kalimantan Timur.
Ia menekankan, kepala daerah harus memverifikasi kesiapan sarana, prasarana, SDM, dan pendanaan para pemilik usaha. “Sanksi administrasi berupa paksaan pemerintah akan diterapkan bagi yang tidak memenuhi standar. Jika tetap membandel, sanksi pidana menanti,” tegasnya.
Hanif juga memaparkan lima penyebab utama karla: pembukaan lahan untuk pertanian dan perkebunan, konflik tenurial, keberadaan lahan tidur (idle land), absennya pemilik lahan, serta aktivitas ilegal dan penyebaran api dari wilayah lain.
“Selama 2015–2024, tercatat 79 areal HGU perusahaan terbakar dengan total 42.476 hektare. Ini bukti bahwa banyak pelaku usaha belum maksimal mencegah karla,” ungkap Hanif.
Sebagai penutup, Hanif meletakkan batu pertama pembangunan Kantor Pusdal Kalimantan. Fasilitas ini akan menjadi pusat koordinasi regional dalam penanganan isu lingkungan, terutama untuk mendukung keberlanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
“Kantor ini penting untuk menjamin bahwa pembangunan IKN dilakukan dengan taat asas lingkungan,” ujarnya.
KLH/BPLH menegaskan akan terus memperkuat kolaborasi lintas sektor serta pengembangan infrastruktur pengendalian lingkungan di wilayah rawan bencana ekologi seperti Kalimantan.
Baca juga :
