NUSANTARA – Komisi VII DPR RI mendesak Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) untuk memberikan ruang prioritas bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam ekosistem ekonomi ibu kota baru. DPR mengingatkan agar masifnya pembangunan fisik infrastruktur tidak mengesampingkan nasib pengusaha lokal.
Hal tersebut ditegaskan oleh Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, saat memimpin kunjungan kerja perdana komisi tersebut ke Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN, Jumat (10/07/2026). Meskipun mengapresiasi tingginya Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dalam proyek fisik, ia mewanti-wanti agar roda ekonomi IKN tetap berjalan inklusif.
“Jangan sampai UMKM ini tidak ada ruang di IKN. Karena mereka adalah usaha yang cukup besar jumlahnya, bahkan 97 persen jenis usaha di Indonesia ini adalah UMKM. Jadi kita sudah menyampaikan kepada Pak Basuki sebagai Kepala OIKN untuk terus memperhatikan kedepannya, bukan hanya kesiapan fisik saja tapi pelibatan masyarakat lokal,” ujar Rahayu.
Menanggapi desakan tersebut, Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menjelaskan bahwa pihaknya telah bergerak melatih kapasitas daya saing warga sekitar. Salah satu langkah konkretnya adalah memotong ketergantungan pasokan makanan matang dari kota penyangga.
“Sekranang konsumsi kegiatan di IKN tidak lagi didatangkan dari Balikpapan. Ibu-ibu Dharma Wanita mengumpulkan pelaku kuliner dari kawasan sekitar, kemudian kami menghadirkan chef profesional untuk melatih mereka agar mampu mengembangkan usahanya,” jelas Basuki.
Selain sektor kuliner, Otorita IKN memperluas akses pasar dengan menyediakan booth usaha strategis. Salah satunya melalui kemitraan bersama Artha Graha Network yang tengah membangun kawasan Nusantara Park seluas 3,8 hektare sebagai pusat aktivitas publik. Berbagai pendampingan mulai dari sertifikasi halal, pelatihan hospitality, hingga workshop kewirausahaan juga digarap bersama Bank Indonesia.
Di sisi lain, Rahayu menilai IKN memiliki magnet kuat untuk berkembang sebagai destinasi wisata baru serta pusat kegiatan Meetings, Incentives, Conferences, and Exhibitions (MICE), bahkan sebelum seluruh fungsi lembaga pemerintahan pindah secara total.
“Sebelum fungsi eksekutif, legislatif, dan yudikatif berpindah, sebenarnya ada kesempatan untuk membuka kawasan ini bagi pengunjung. Di situ ada peluang bagi UMKM untuk mulai menata posisi,” tambah Rahayu.
Politisi perempuan ini optimistis perpaduan arsitektur modern, konsep kota hijau, fasilitas hotel, serta area konservasi satwa endemik akan mendongkrak perekonomian daerah sekitar seperti Balikpapan dan Samarinda. Kemudahan ini didukung oleh konektivitas penunjang yang sudah fungsional.
“Tadi kita juga sudah mencoba jalan tolnya, sangat lancar, mulus, dan luas sekali. Saya rasa ini bisa menambah animo masyarakat lokal maupun internasional untuk melihat Ibu Kota Negara baru yang sangat futuristik ini,” pungkas Rahayu.
Baca juga :
