BALIKPAPAN – Jurnalis perempuan didorong tidak sekadar menjadi penyampai informasi peristiwa, tetapi mampu membaca persoalan sejak dini sebagai early warning system, khususnya dalam mengawal isu-isu strategis dan lingkungan di daerah.
Pesan tersebut mengemuka dalam Silaturahmi dan Diskusi Reflektif bertema “Perempuan dan Media: Merawat Kedaulatan Informasi, Menebar Keadilan” yang digelar Forum Jurnalis Perempuan (FJP) Kalimantan Selatan di WKK Stage, Sabtu (29/8/2026).
Praktisi media sekaligus Ketua Tim Berita TVRI Kalsel, Ratna Sari Dewi, mengingatkan agar jurnalis tidak hanya datang saat bencana sudah meluas. Ia mencontohkan pemberitaan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang kerap menguat hanya ketika api membesar dan asap mulai mengganggu.
“Ini kejadian berulang dan bisa diprediksi karena kita tahu kapan memasuki kemarau. Media seharusnya membangun sistem peringatan dini melalui pemberitaan, mempertanyakan kesiapan pemerintah, sarana pemadaman, hingga ketersediaan air sebelum bencana terjadi,” ujar Ratna.
Ia menegaskan, fungsi preventif tersebut bukan berarti memasukkan opini pribadi, melainkan mengarahkan agenda publik berbasis data, riset akademisi, dan narasumber yang kompeten.
“Nilai tambah pers dibanding media sosial terletak pada kemampuan menggali akar persoalan, verifikasi, dan mengawal isu hingga lahir perubahan kebijakan,” tegasnya.
Akurasi dan Perspektif Keadilan
Ketua FJP Kalsel, Sunarti, menekankan bahwa di tengah arus informasi digital dan kecerdasan buatan (AI), akurasi serta verifikasi tetap menjadi benteng utama jurnalisme.
“Kecepatan tidak boleh mengalahkan akurasi. Bagi jurnalis, verifikasi bukan sekadar prosedur, tetapi bentuk tanggung jawab kepada publik,” ujar Sunarti.
Ia menambahkan, jurnalis perempuan memegang peran vital dalam menghadirkan keberagaman perspektif dan memastikan pemberitaan tidak memperkuat stigma atau ketimpangan gender.
Sementara itu, Ketua Pusat Studi Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan LPPM ULM, Hastin Umi Anisah, mendedahkan pentingnya jurnalis memahami karakteristik ekologis Kalsel yang didominasi kawasan rawa dan gambut.
“Pemberitaan lingkungan tidak boleh berhenti pada jumlah titik api atau kepulan asap. Jurnalis perlu memahami bahwa lahan gambut punya karakteristik khusus saat kemarau, sehingga liputan harus menggali keterkaitan antara karhutla, tata kelola lahan, tata air, hingga dampak sosial pada kelompok rentan,” jelas Hastin.
Diskusi yang diikuti perwakilan AJI, IJTI, jurnalis senior, serta keluarga besar FJP Kalsel ini ditutup dengan kesepahaman bersama: pers harus memiliki daya dorong dan keberanian membaca potensi masalah demi kepentingan publik.
Kegiatan ini turut didukung oleh Bank Kalsel, PT Ambapres, PDAM, dan DLU.
Baca juga :
