SAMARINDA – Sebanyak 40 desa dan kelurahan di Kalimantan Timur sudah memiliki data desa presisi. Data itu terkumpul dari program yang dijalankan Pemerintah Provinsi Kaltim dan IPB University dengan dukungan Bank Kaltimtara.
Penyerahan hasil Data Desa dan Kelurahan Presisi itu dilakukan di Kota Balikpapan pada Jumat (16/2/2024). Perwakilan IPB University menyerahkan hasil program tersebut ke Penjabat Gubernur Kaltim Akmal Malik.
Adapun data desa presisi itu melingkupi 40 desa dan kelurahan yang tersebar di Penajam Paser Utara. Akmal Malik mengatakan, hasil pendataan desa presisi telah diserahkan ke 40 desa dan kelurahan.
Baca juga: Ke Sana ke Sini Soal Marx dan Musik di Warung Kopi
Data desa presisi itu melingkupi banyak hal. Beberapa di antaranya data tengkes, tingkat kemiskinan, kondisi jalan, potensi wisata, sampai batas wilayah. Data-data yang baik di tingkat desa, lanjut Akmal, akan memudahkan pemerintah untuk menganalisis program apa saja yang paling dibutuhkan warga.
“Ini pertama di Indonesia yang datanya lengkap. Dan akan memudahkan kita untuk mengeksekusi kebijakan,” kata Akmal dalam keterangan tertulis.
Data presisi, lanjut dia, menjadi instrumen bagi pemerintah daerah untuk menentukan program pemerintah pusat masuk ke daerah. Dengan data terkini dan riil, pemerintah bisa membuat program yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat di tingkat desa/kelurahan.
Baca juga: Mengenal Hutan Mangrove, Benteng Alam Kaya Manfaat
Dengan demikian, pendataan termutakhir bisa menjadi acuan pemerintah untuk berbagai kebijakan. Data lama yang belum diperbarui bisa ditinggalkan atau dilengkapi dengan data desa presisi.
“Data dari pusat seringkali itu tidak tepat, sehingga dikeluhkan banyak desa,” ujar Akmal.
Pada tahun 2024 ini, Akmal mengatakan, data desa presisi akan dilanjutkan ke 70 desa di Kabupaten Kutai Kartanegara. Data terkini di Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara penting dipastikan keakuratannya. Sebab, dua kabupaten itu paling dekat dengan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Melalui data yang akurat, kata Akmal, pemerintah bisa melihat apa saja yang perlu dikembangkan dan diperkuat di desa dan kelurahan terdekat dengan IKN. Sebab, IKN adalah proyek futuristik yang perlu juga penyesuaian di tingkat warga sekitar. (FX)
