SAMARINDA — Pergantian Kepala Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Gakkum LHK) di tengah penyelidikan kasus tambang ilegal di Kawasan Hutan Pendidikan Universitas Mulawarman (KHDTK Unmul) memicu perhatian dan spekulasi publik terkait kelanjutan proses hukum.
Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, Sarkowi V Zahry, mengingatkan bahwa mutasi pejabat adalah hal lazim dalam birokrasi dan tidak semestinya menjadi alasan melemahkan penyelidikan. Menurutnya, pergantian ini kemungkinan telah direncanakan sebelumnya dan bisa jadi bagian dari strategi penyegaran institusi.
“Mutasi seperti ini biasanya dijadwalkan sebagai bagian dari rotasi rutin. Bisa juga dimaksudkan untuk menjaga objektivitas dan netralitas dalam penanganan kasus,” ujar Sarkowi.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa profesionalisme dalam proses hukum harus tetap dijaga. Ia berharap rotasi ini menjadi momentum untuk memperkuat akuntabilitas dan efektivitas kerja Gakkum LHK, bukan menjadi hambatan.
“Yang terpenting, proses hukum tidak boleh kehilangan arah. Evaluasi harus dilakukan secara menyeluruh agar penyelidikan tetap berjalan objektif, transparan, dan bebas dari intervensi,” tegasnya.
Sarkowi juga menyoroti pentingnya kolaborasi lintas pihak — mulai dari pemerintah daerah, aparat penegak hukum, hingga masyarakat — dalam mengawal proses penyidikan. Ia menekankan bahwa kasus tambang ilegal tidak hanya merugikan lingkungan, tetapi juga menyangkut hak masyarakat serta masa depan pengelolaan sumber daya alam.
“Ini bukan sekadar persoalan hukum. Kita berbicara soal masa depan lingkungan hidup kita. Proses hukum harus memberikan hasil yang jelas dan tegas terhadap pelanggaran,” tandasnya.
Sebagai wakil rakyat, Sarkowi menegaskan komitmennya untuk terus mengawasi proses ini secara ketat dan mendorong pihak terkait bekerja terbuka serta bertanggung jawab kepada publik. Ia berharap penanganan kasus ini dapat menjadi contoh penegakan hukum lingkungan yang transparan dan berkeadilan di Kalimantan Timur.
Baca juga :
