SAMARINDA – DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) menyoroti maraknya praktik prostitusi di kawasan penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN). Anggota Komisi IV, Sarkowi V Zahry, menilai fenomena ini bukan sekadar pelanggaran norma sosial, melainkan ancaman serius bagi citra kawasan strategis nasional.
“Jika dibiarkan, praktik ini bisa mengikis nilai budaya lokal dan merusak sendi moral masyarakat sekitar IKN,” ujar Sarkowi, Rabu (23/7/2025).
Politisi Partai Golkar itu menekankan, penindakan sporadis seperti razia sesekali tidak cukup efektif. Ia mendorong strategi komprehensif yang menggabungkan edukasi, pemberdayaan ekonomi, hingga penegakan hukum yang konsisten.
“Pencegahan harus dimulai dari akar masalah. Masyarakat perlu pemahaman agar tidak terjebak, baik sebagai pelaku maupun pengguna, terutama kelompok yang rentan secara ekonomi,” jelasnya.
Selain itu, Sarkowi meminta aparat mengungkap jaringan pengendali prostitusi, termasuk peran mucikari, melalui operasi rutin dan berkelanjutan. Menurutnya, jika praktik ini terus dibiarkan, dampaknya tidak hanya merugikan masyarakat lokal, tetapi juga mencoreng reputasi IKN di mata publik nasional dan internasional.
Karena itu, ia menyerukan kolaborasi lintas pihak—Pemprov Kaltim, Otorita IKN, aparat penegak hukum, dan masyarakat—untuk menutup ruang tumbuhnya prostitusi sejak dini.
“Lebih baik kita tangani sejak awal, daripada masalah ini berkembang dan merusak nama baik IKN,” pungkasnya.
Baca juga :
